Bahasa Indonesia

Sinergisitas Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Aceh

Banda Aceh, Kamis (12 April 2018). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Aceh Tahun 2018 yang bertempat di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh. Rapat yang menghadirkan peserta dari DPMPTSP Kabupaten/Kota tersebut bertujuan untuk mencapai sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal antara Kabupaten /Kota dan Provinsi .

Sejak ditetapkan oleh Presiden RI dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017, tentang percepatan pelaksanaan berusaha, Narasumber menyebutkan pembentukan Satgas atau satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online single submission dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal. Narasumber juga menyebutkan mengenai pendidikan dan advokasi sangat penting kaitannya untuk meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena dengan meningkatkan kwalitas SDM maka produktifitas tenaga kerja akan tinggi sehingga dengan jumlah investasi yang sama akan meningkatkan produksi yang lebih besar. Haikal selaku narasumber juga menyebutkan salah satu yang menghambat investasi adalah permasalahan diantaranya lamanya perizinan, banyaknya aturan, banyaknya rekomendasi dan banyaknya persyaratan.

Zulkifli Hamid selaku moderator pada acara ini menyimpulkan beberapa poin penting yaitu: tidak ada tumpang tindih pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal (dalaks) dengan pengawasan teknis SKPK, dasar hukum kewenangan perizinan provinsi dan kabupaten/kota sudah diatur dalam lampiran UU 23/2014, dan memperhatikan UUPA dan Qanun Aceh. Misalnya terkait perikanan, dan tim satgas diharapkan segera melakukan investarisasi perizinan, retribusi yang dapat dipungut di daerah mengacu kepada UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk qanun dan peraturan daerah dan mengusulkan daftar peraturan yang mesti dihapus, gabung , sederhanakan dan limpahkan (HGSL). (MR )