Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170
Bahasa Indonesia, Event
Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT) di Banda Aceh, Rabu 8 Agustus 2018. Pertemuan itu membahas rencana aksi Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan Visi Kota Hijau.

Nova Iriansyah mengatakan, topik yang dibahas dalam pertemuan itu sangat relevan dengan program pemerintah Aceh yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Aceh Green). 

“Kami juga tentu sangat berharap, konsep pembangunan

berbasis Aceh Green ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan kota-kota hijau (Green City) di sejumlah wilayah, sehingga visi Aceh Green yang dijalankan di tingkat provinsi diperkuat lagi dengan keberadaan cities greendi wilayah perkotaan,” kata Nova Iriansyah.

Aceh Green adalah salah satu visi pembangunan Aceh. Karena itu, Nova mengatakan, pihaknya menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk diseimbangkan dengan laju pembangunan yang sedang berjalan.

“Visi Aceh Green pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan alam Aceh, tapi juga untuk mendukung semangat dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi isu dunia internasional saat ini,” kata Nova.

Isu perubahan iklim penting dibicarakan sebagai bagian antisipasi dini kerusakan lingkungan. Karenanya, pertemuan IMT-GT penting untuk memembicarakan konsep pembangunan dengan visi hijau guna mengatasi kejadian ekstrim dari perubahan iklim tersebut.

Dalam pertemuan Governour’s Climate and Forest yang berlangsung di Bali, Denmark, Amerika dan Paris, pada tahun 2009 hingga 2015, sejumlah negara maju mengusulkan agar negara-negara berkembang yang masih memiliki tutupan hutan luas agar menerapkan semangat green vision dalam konsep pembangunannya.

Indonesia termasuk yang diharapkan mendukung semangat itu, sebab Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di Indonesia, salah satu hutan yang memiliki titipan luas adalah Aceh. Di mana ada 3,5 juta hektar hutan yang masih hijau, terdiri dari sekitar 2 hektar hutan lindung dan sekitar 638 ribu hektar hutan produksi.

Untuk mendukung semangat itu, gubernur Aceh kemudian menerbitkan Instruksi Nomor 5 tahun 2007 tentang moratorium logging di seluruh kawasan hutan Aceh. Tujuannya adalah mempertahankan sistem penopang kehidupan, menguatkan kapital sosial masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Selebihnya adalah untuk menjaga keasrian hutan dan terpulihkannya fungsi hutan yang terdegradasi melalui restorasi dan penghutanan kembali lahan kritis. Semangat moratorium itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh menjalankan visi Aceh Green.

“Aceh Green merupakan landasan bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif bencana,” kata Nova.  [Humas-Aceh]
0

Bahasa Indonesia

aulia sofyan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Aceh Aulia Sofyan mengatakan perlu jawaban komprehensif menyangkut realisasi investasi di Aceh. Sebab, menurut dia, menggalakkan investasi merupakan pekerjaan lintas sektor.

“Jadi, ketika ada yang tanya investasi, bukan DPMPTSP sendiri yang jawab,” kata Aulia saat dimintai tanggapannya tentang pertanyaan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, H. E. Mrs Pdivi Hiltunen-Toivio kepada Ketua DPRA Muharuddin, kenapa hingga saat ini Aceh belum dilirik oleh investor.

Aulia mengatakan, menjawab persoalan realisasi investasi juga bisa dari beberapa perspektif. Dia sendiri memilih untuk menjelaskan dari perspektif promosi.

Kepada BERITAKINI.CO, Aulia menjelaskan panjang lebar secara tertulis promosi yang sudah dilakukan SKPA yang dia pimpinnya. Tak lupa pula dia memasukkan beberapa pencapaian DPMPTSP Aceh.

Menurut Aulia, DPMPTSP Aceh telah melakukan serangkaian promosi baik dalam dan luar negeri untuk menggaet investor supaya mau menanamkan modalnya di Tanah Rencong.

Pada 2017 lalu, misalnya, DPMPTSP Aceh melakukan kegiatan promosi luar negeri di beberapa negara, namun berdasarkan undangan dari penyelenggara, seperti kegiatan trade, torism and investment (TTI) forum.
“Kehadiran kita untuk memperkenalkan potensi investasi apa saja yang dapat dikembangkan di Aceh, adanya jaminan keamanan dari pemerintah, lahan yang clear and clean, incentive dan kemudahan yang diberikan, jaminan ketersediaan tenaga kerja (skill dan unskill), dan infrastruktur pendukung (jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan energi dan air bersih),” katanya.

Hal yang sama juga dilakukan untuk menarik investasi dalam negeri. Aulia bahkan mengatakan, DPMPTSP Aceh malah sudah melakukan misi investasi dengan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan bonafit di Jakarta, seperti PT Jababeka. Perusahaan ini, kata Aulia, telah melakukan kerjasama dengan Pemko Banda Aceh.
“Ada PT Jaya Saka Aceh, saat ini mereka sudah mengurus akte pendirian perusahaan, dan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat ketersediaan lahan untuk lahan inti untuk membangun pabrik gula di wilayah Bireuen dan Bener Meriah,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, promosi yang dilakukan tak serta merta serta merta bisa merealisasikan investasi. Sebab, katanya, investor membutuhkan data dan informasi yang akurat tentang rencana investasi yang akan dikembangkan.
“Adanya minat investor untuk tahu lebih lanjut tentang potensi investasi merupakan sebuah keberhasilan dalam aktivitas promosi, dengan adanya minat maka mereka akan melakukan kunjungan ke Aceh. Dengan begitu, poin pertama kita berhasil meningkatkan angka destinasi turis asing ke Aceh, yang mendatangkan multiplier efek bagi Aceh, flight, reservasi hotel, makan, transportasi, oleh-oleh dan lainnya,” kata dia.



sumber:

http://beritakini.co/

0

Bahasa Indonesia

BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta SKPA yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, membantu Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) untuk mempercepat investor berinvestasi di kawasan tersebut. SKPA itu antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

“SKPA harus membantu BUPP mempercepat perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT Pelindo, PIM, Pertamina dan PDPA atau PT Patriot Nusantara Aceh (Patna). Berikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah,” ujar Nova seusai memanggil Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dr Aulia Sofyan SSos MSi, ke Rumah Dinas Plt Gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (7/8).

Pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah, menurut Nova, akan membantu investor mempercepat realisasi rencana investasinya di KEK Arun. “Untuk pengurusan izin, serahkan kepada administrator KEK Arun yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, Pemkab Aceh Utara, dan Pemko Lhokseumawe,” sarannya. Nova juga meminta administrator KEK Arun lebih aktif lagi mengundang investor untuk berinvestasi di KEK Arun.

Menurut data dari BPS dan BI, 79 perusahaan asing belum melakukan follow up investasi di Aceh. “Ini perlu dikejar dan diajak kembali. Hal itu penting untuk membuktikan kepada calon investor lokal, serta dalam dan luar negeri yang mau berinvestasi ke KEK Arun bahwa tak ada pungli serta pelayanan mudah dan memuaskan,” jelasnya.

Sementara Aulia Sofyan mengatakan, banyak perusahaan yang ingin berinvestasi di KEK Arun. Salah satunya, PT Aceh Makmur Bersama yang ingin mendirikan kilang penampungan CPO. Dari empat perusahaan pengusul pembentuk KEK Arun yaitu PDPA, PT PIM, PT Pelindo I, dan Pertamina, Pelindo merupakan perusahaan yang terbanyak sudah melakukan kerja sama.

Empat perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT Pelindo I yaitu PT Aceh Makmur Bersama yang berencana membangun tangki CPO di dekat Pelabuhan Arun, PT Sinergi Tangguh Alam Raya (STAR) yang akan membangun usaha playwood, PT East Continen Gas Indonesia yang akan membangun usaha LPG Pressurised dan pabrik botting LPG, PT Prosperity Building Material yang berencana membangun pabrik pengantongan semen.

Sementara PT Patna sebagai BUPP KEK Arun sudah melakukan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk operasional barang milik negara di KEK Arun, seperti kilang LNG Arun.

KEK Arun itu rencananya meliputi kawasan Kilang Arun seluas 1.840,8 hektare, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara seluas 582,08 hektare, dan Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara seluas 199,6 hektare. Menurut PT Patna, kata Aulia, kini ada beberapa perusahaan yang sudah berencana memulai kegiatan investasinya.

Seperti PT Prima Inti Medika yang bergerak di bidang rumah sakit, sudah operasional. PT PIM akan membangun pabrik pupuk NPK, PA, dan SA. Lalu, PT Aksa yang akan membangunan pembangkit listrik 500 MW, dan PT Sinergi Tangguh Alam Raya, akan membangun industri pengolahan kayu, serta PT KAA juga sudah mulai direnovasi agar bisa beroperasi kembali.(her)

sumber:
http://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/skpa-diminta-bantu-investor-berinvetasi-di-kek-arun.
Editor: bakri
0