Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170
Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (09 Agustus 2017). Merujuk pada target realisasi investasi yang
terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi
perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan
pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko
Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI. Terobosan dalam perizinan yang
saat ini telah dijalankan BKPM adalah izin investasi 3 jam dan KLIK (Kemudahan
Layanan Investasi Langsung Konstruksi).

Dalam kesempatan yang sama pula, beliau menyebutkan setelah pemberian izin,
perusahaan harus dikawal untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut.
Disamping itu, perlu adanya tim task force yang membantu dalam mempercepat
realisasi investasi di Aceh. Untuk perusahaan wajib diberi hak akses SPIPISE agar
mempermudah dalam merekap realisasi investasi. Hal ini dibarengi dengan pelayanan
perizinan yang akan distandarisasi diseluruh daerah. Kendala investasi dari eksternal
antara lain perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, penguatan mata
uang dollar; dari segi internal meliputi perizinan tumpang tindih, pembebasan lahan,
terbatasnya sarana/prasarana, SDM yang belum memadai, energi listrik yang masih
terbatas, insentif perizinan, dan pembiayaan.

Acara yang digelar di Grand Permata Hati hotel Banda Aceh, juga mengundang
sebagai narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wialyah
Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah
memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4kali dalam
setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan
perenam bulan sekali (semester). Target realisasi investasi Aceh untuk tahun 2017
sebesar RP 5,3 Triliun, hal ini berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan.
Realisasi investasi hingga Juni 2017 berdasarkan lokasi untuk Aceh PMDN berada di
peringkat 21, dan PMA berada di peringkat 34 dari seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini, Aceh masih sangat jauh capaian realisasi investasi untuk tahun ini, maka
diharapkan kepada semua yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi hari ini untuk
mendapat perhatian serius dalam mengejar capaian realisasi. Disamping narasumber
dari BKPM RI, Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini juga
menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Aceh, yaitu Marzuki, SH selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dengan judul
paparan “Peran DPMPTSP Aceh dalam menentukan arah kebijakan Perizinan dan Non
Perizinan di Aceh.

Kondisi Perizinan dan Non perizinan saat ini sudah banyak berubah
setelah keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana izin
yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan UU nomor 23 tahun 2014
sudah menjadi kewenangan provinsi, ujar Marzuki.

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan
“Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa
peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip
perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal tahun 2017 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di
Provinsi. Salah satu peserta yang hadir mempertanyakan proses perizinan yang
tumpang tindih dan izin sektor terhadap wilayah khusus, seperti di BPKS dengan Tata
Cara pengeluaran izin untuk perusahan yang membuka cabang di Aceh. (MJ).
0

Bahasa Indonesia, News
BANDA ACEH – Sebuah perusahaan energi yang berkantor pusat di London, Inggris, Green Energy Geothermal (GEG) menjalin kerjasama investasi dengan Pemerintahan Aceh dalam pembangunan energi panas bumi. Kerjasama itu dibahas dalam pertemuan dengan Pemerintah Aceh yangdihadiri Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berserta SKPA dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) di Meuligo Gubernur, Rabu tgl 15 Maret 2017.

Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yakni terjalinnya kerjasama investasi dalam energi panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang rencananya akan dikembangkan di Gunong Geureudong, yang terletak diantara Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tengah. “Rekomendasi ini lanjutan hasil rapat sebelumnya, tanggal 17 Januari 2017 lalu,” ujar Iskandarsyah Bakri, Principal Advisor GEG, Rabu (15/3).

Iskandarsyah Bakri menambahkan, tujuan membuat konsorsium untuk kerjasama mengelola Wilayah KerjaPanas Bumi (WKP) di Gunung Geuredong dan juga kerjasama antara PDPA dan GEG untuk membangun energi panas bumi di Aceh yang menguntungkan kedua belah pihak. “Diperkirakan GEG menerapkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana digunakan di negara Kenya dan Islandia serta komit menggunakan 100 persen tenaga kerja lokal,” kata Iskandarsyah Bakri.

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dalam rapat tersebut mengatakan, tugasini adalah tanggung jawab besar PDPA dan kepercayaan ini harus dijaga untuk mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan untuk menciptakan lapangan kerja. “Saya langsung menyarankan kerjasama dengan PDPA, “ tegas Zaini Abdullah.Direktur PDPA, Muksin SE MM juga menambahkan sangat mendukung proses ini dimana PDPA dapat memperoleh keuntungan dan juga salah satu upaya mengatasi krisis energi listrik di Aceh, terutama wilayah tengah dan PDPA siap bekerja ama dengan PLN. “Ini momentum untuk menyelesaikan krisis listrik di Aceh dan juga peluang bagi investor-investor lain melirik Aceh dalam berinvestasi,” katanya.

CEO Green Energy Geothermal (GEG), Terje Laugerud mengatakan,kesanggupannya berinvestasi dalam energi panas bumi di WKP Gunung Geureudong, dan ia berharap kerjasama yang baik ini cepat terealisasi. “KonsepGEG menggunakan teknologi terbaik, ramah lingkungan dan tidak merusak hutan karena tidak membutuhkan areal yang besar,” ujarnya.Terje menambahkan, teknologi yang diterapkan GEG sangat cepat pembangunannya dibandingkan dengan sistem konvensional lainnya. “Untuk pengeboran satu sumur projek Geotermal menghabiskan sekitar Rp 65 milliar. Dengan sistem dan teknologi dipakai GEG sangat menghemat waktu dan investasi karena membangun PLTP langsung di sumur geotermal dan memproduksi listrik secara cepat,” jelasnya.

Disamping pertemuan dengan Gubernur Aceh, GEG juga mengunjungiWKP Seulawah Agam Lamteuba, Aceh Besar dan site visit ke proyek panas bumi di Jaboi, Sabang. GEG berkantor pusat di London ini memiliki kantor perwakilan di 6 negara yakni di Islandia, Indonesia, Singapura, Kenya, Filipina dan Norwegia.

source : http://aceh.tribunnews.com/2017/03/17/green-energy-geothermal-kerjasama-investasi-dengan-pemerintah-aceh

0

Bahasa Indonesia, News
Banda Aceh, (24/01/2017). Salah satu potensi energi terbarukan, tenaga bayu/angin yang ramah lingkungan menjadi pilihan yang signifikan untuk pengembangan tenaga listrik di Aceh. Egeres Enerji, sebuah perusahaan besar di Turki yang bergerak di bidang energi terbarukan menunjukkan minat akan potensi angin ini dan berkunjung ke Aceh dalam rangka menjajaki potensi tenaga bayu dan telah melakukan komunikasi awal dengan PLN Aceh, Pemerintah Aceh Besar dan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai langkah awal.

Guna mendapatkan informasi yang lebih detail, Badan Investasi dan Promosi Aceh (BIP) menyambut delegasi Egeres, Bapak Gunkut Kurtaran, salah satu pendiri Egeres didampingi oleh konsultan lokal, yaitu Bapak Duta dan Bapak Bimo dari PT. Indopower International pada hari Rabu pagi (24/01/2016). Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala BIP yang diwakili oleh Kabid Bidang Promosi dan turut hadir Kabid Bidang Perizinan, Kabid Pengembangan beserta staf Bidang Promosi.

Hasil komunikasi awal Egeres dengan Pemkab Aceh Besar dan Pemko Banda Aceh, didapatkan informasi bahwa Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu area di Sumatera dengan prospek pembangkit listrik tenaga angin paling baik dengan kecepatan angin mencapai 5,2 – 6,6 m/s yang cukup untuk menggerakkan turbin berkecepatan 3-4 m/s. Di wilayah Banda Aceh, lokasi paling ideal adalah di pesisir terutama di sekitar pantai Ulee Lheu.

Dari dialog Egeres dengan PLN Aceh, Aceh memiliki potensi angin yang cukup baik di bagian utara Aceh Besar, kawasan Kreueng Raya. Sebagai inisiasi awal, Egeres akan melakukan MoU dengan PLN dan langkah selanjutnya akan dilaksanakan kajian potensi lebih mendalam. Guna mengetahui kekuatan angin di wilayah Aceh Besar, Egeres merencanakan akan memasang alat pengukur angin selama satu tahun dan dari hasil data tersebut dapat diputuskan apakah kawasan Krueng Raya memiliki potensi besar untuk dibangun tenaga bayu. Apabila feasible, proses pembangunan pembangkit listrik tersebut diperkirakan akan memakan waktu keseluruhan selama 4 (empat) tahun dimulai dari pengurusan perizinan sampai proses konstruksi turbin.

Pemerintah Aceh sangat menyambut baik rencana penjajakan investasi di energi bayu ini dan mengharapkan akan mendapatkan hasil positif dari survei awal Egeres Enerji tersebut. Kajian lebih detail dimaksud akan dilakukan oleh PT. Indopower Internasional. (Rk/El)
0