Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170
Bahasa Indonesia

Banda Aceh, Selasa  (28 November 2017). Tahun 2017 BKPM telah menargetkan untuk Provinsi Aceh realisasi investasi yang harus dicapai adalah sebesar 5,3 Triliun untuk merealisasi angka tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak terutama teman-teman di DPMPTSP Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas di bagian pengendalian penanaman modal untuk memahami tupoksinya. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkarinaini selaku Sekretaris DPMPTSP Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop Pengawasan Persektor bagi DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Teknis Terkait yang diselenggarakan di Hotel Al-Hanifi Banda Aceh.

Beliau juga menyampaikan disamping hubungan baik dengan perusahaan penanaman modal didaerah masing-masing juga perlu terus dibina agar ada saling mendukung dalam mencapai realisasi investasi yang di targetkan. Dalam hal tersebut ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Aceh untuk mencapai realisasi tersebut diantaranya; mendorong peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menciptakan iklim koordinasi dan kerjasama dengan BKPM, instansi teknis dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan realisasi penanaman modal, melakukan koordinasi dengan perusahaan secara terus menerus untuk menyampaikan LKPM, baik secara online (spipise) sesuai amanah peraturan kepala BKPM RI No.17/2015, himbauan melalui media massa dan surat langsung ke perusahaan juga sudah dilakukan.   

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari BKPM RI, Agus Joko Saptono selaku Direktur wilayah I, menjelaskan tentang Tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dalam landasan hukum Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal,  Said Faisal selaku Kepala seksi pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, menjelaskan tentang pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh pasca undang-undang no. 23 Tahun 2014 semua kewenangan dari Kabupaten/Kota di tarik oleh Provinsi, Nova Zuhra menjelaskan tentang Pegawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dr. Aulia Sofyan Kabid Perdagangan dalam Negeri Disperindag Aceh menjelaskan tentang Tata cara pegawasan pelaksanaan penanaman modal sektor perdagangan, A. Kadir menjelaskan tentang Kebijakan pembangunan perkebunan Aceh. 

Peserta yang berasal dari DPMPTSP Kab/Kota dan SKPA terkait di Provinsi tersebut cukup antusias dalam mengikuti workshop, hal ini ditandai dengan aktifnya para peserta dalam bertanya dan  memberi argumen. Salah satu peserta dari Simelue meminta petunjuk bagaimana menghadapi investor yang enggan memberikan informasi tentang perusahaanya. Mereka harus meminta laporan berulang-ulang dan dengan alasan yang yang berbeda-beda. Hal itu menjadi penyebab terlambatnya pengiriman LKPM ke Provinsi.

Agus Joko Saptono menjelaskan Harus sering mendatangi dan meminta LKPM, jika perlu buat surat dari Bupati Simeulu untuk mereka menyampaikan laporannya. Provinsi juga diharapkan akan membantu dengan membuat surat Gubernur pada semua perusahaan untuk mengirimkan LKPM pada akhir tahun. Sehingga target realisasi investasi Aceh dapat tercapai.

Selanjutnya perwakilan Kota Banda Aceh menyarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat BIMTEK tentang surat izin penangkapan ikan dan syarat- syarat yang berhubungan dengan perikanan. Nova Zuhra menjelaskan akan mengusahakan untuk menyampaikan saran tersebut kepada pihak terkait. (MR)

0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (09 Agustus 2017). Merujuk pada target realisasi investasi yang
terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi
perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan
pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko
Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI. Terobosan dalam perizinan yang
saat ini telah dijalankan BKPM adalah izin investasi 3 jam dan KLIK (Kemudahan
Layanan Investasi Langsung Konstruksi).

Dalam kesempatan yang sama pula, beliau menyebutkan setelah pemberian izin,
perusahaan harus dikawal untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut.
Disamping itu, perlu adanya tim task force yang membantu dalam mempercepat
realisasi investasi di Aceh. Untuk perusahaan wajib diberi hak akses SPIPISE agar
mempermudah dalam merekap realisasi investasi. Hal ini dibarengi dengan pelayanan
perizinan yang akan distandarisasi diseluruh daerah. Kendala investasi dari eksternal
antara lain perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, penguatan mata
uang dollar; dari segi internal meliputi perizinan tumpang tindih, pembebasan lahan,
terbatasnya sarana/prasarana, SDM yang belum memadai, energi listrik yang masih
terbatas, insentif perizinan, dan pembiayaan.

Acara yang digelar di Grand Permata Hati hotel Banda Aceh, juga mengundang
sebagai narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wialyah
Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah
memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4kali dalam
setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan
perenam bulan sekali (semester). Target realisasi investasi Aceh untuk tahun 2017
sebesar RP 5,3 Triliun, hal ini berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan.
Realisasi investasi hingga Juni 2017 berdasarkan lokasi untuk Aceh PMDN berada di
peringkat 21, dan PMA berada di peringkat 34 dari seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini, Aceh masih sangat jauh capaian realisasi investasi untuk tahun ini, maka
diharapkan kepada semua yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi hari ini untuk
mendapat perhatian serius dalam mengejar capaian realisasi. Disamping narasumber
dari BKPM RI, Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini juga
menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Aceh, yaitu Marzuki, SH selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dengan judul
paparan “Peran DPMPTSP Aceh dalam menentukan arah kebijakan Perizinan dan Non
Perizinan di Aceh.

Kondisi Perizinan dan Non perizinan saat ini sudah banyak berubah
setelah keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana izin
yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan UU nomor 23 tahun 2014
sudah menjadi kewenangan provinsi, ujar Marzuki.

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan
“Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa
peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip
perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal tahun 2017 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di
Provinsi. Salah satu peserta yang hadir mempertanyakan proses perizinan yang
tumpang tindih dan izin sektor terhadap wilayah khusus, seperti di BPKS dengan Tata
Cara pengeluaran izin untuk perusahan yang membuka cabang di Aceh. (MJ).
0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Kamis (03 Agustus 2017). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh mengadakan Workshop LKPM Online yang dilaksanakan di Hotel Permata Hati Banda Aceh yang diikuti oleh aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan yang telah melakukan penanaman modal di Provinsi Aceh.

Kepala DPMPTSP Aceh dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris DPMPTSP Aceh, Bapak Zulkarnaini, SE. menyampaikan bahwa Pelatihan ini bertujuan agar terdapat penyeragaman pemahaman mengenai proses pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan pelaku usaha diharapkan dapat melaporkan LKPM tepat waktu. “Peserta yang mengikuti workshop LKPM hari ini harus aktif dan serius untuk menimba ilmu dan memberi kontribusi yang banyak serta bisa menyampaikan LKPM secara tepat waktu. Sekembalinya ke daerah masing-masing dapat mendiskusikan atau membagikan ilmu yang didapat kepada kawan-kawan yang lain di Kabupaten/Kota”Ujar Pak Zulkarnaini, SE.

Pada Acara tersebut menghadirkan Narasumber dari BKPM RI (Direktorat Wilayah I Deputy Bidang Dalak Penanaman Modal BKPM RI), yaitu Bapak Abey Bahder Jamal selaku Kasubdit Wilayah Aceh Sumut dan Sumbar, yang menjelaskan tentang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kemudian Narasumber yang menyampaikan tentang prosedur dan tata cara pengisian LKPM Online adalah Ari Cahyono, ST selaku Staf Pusdatin di BKPM RI.

Peserta dari DPMPTSP Kabupaten/Kota terlihat serius dan antusias dalam mengikuti workshop ini. Hal ini ditandai dengan munculnya beragam pertanyaan dan argumen yang dipaparkan oleh peserta mengenai LKPM Online. Peserta dari Aceh Jaya yang bernama Tia mengatakan permasalahan yang sering dijumpai adalah masyarakat malas melaporkan LKPM karena tidak ada punishment dan kurangnya edukasi tentang LKPM. Sedangkan setiap ada sosialisai seperti ini mereka malas untuk mengikutinya. “Berapapun nilai investasi sebaiknya dilaporkan. Kita sebagai pemerintah dituntut untuk mengedukasi perusahaan untuk melaporkan LKPM dengan nyaman dan tanpa adanya hambatan”Ujar Pak Ari Cahyono, ST.

Sementara salah satu peserta yang perusahaannya bergerak disektor Kontraktor Leveransier mengatakan tidak melihat kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha yang bergerak di bidang ekspor. Namun hal ini dijelaskan oleh Bapak Ari, cukup banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Seperti pengurangan bea masuk pada saat impor barang modal dan bahan baku. Untuk mendapatkan fasilitas ini pengusaha wajib mengajukan dalam bentuk master list. (YS).
0

Bahasa Indonesia, News
Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik rencana investor asal Jepang untuk mengembangkan budidaya ikan Tuna di perairan Banda Aceh. Dengan memberdayakan nelayan lokal, proyek ini diharapkan dapat menjadikan Banda Aceh sebagai pusat bisnis perikanan internasional.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat bertemu dengan Presiden I-Fish Yukio Seo di balai kota, Selasa (25/7/2017). I-Fish merupakan sebuah perusahan asal Jepang yang bergerak di sektor perikanan.

Pada kesempatan itu, Aminullah turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Zainal Arifin, dan sejumlah pejabat terkait. Sementara Yukio Seo hadir bersama sejumlah koleganya dari Mitsubishi Jepang, Staf Khusus Gubernur Aceh, dan juga perwakilan dari Unsyiah.

“Kami selaku pejabat baru Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik rencana proyek ini, dan berharap MoU kerja sama dapat terealisasi dalam waktu dekat. Selain budidaya, yang juga perlu kita pikirkan bersama adalah soal pemasarannya nanti,” sebut Aminullah.

Ia juga menginstruksikan dinas terkait terutama DP2KP untuk memanfaatkan peluang kerja sama ini sebaik mungkin. “Yang terpenting setelah dibudidayakan, ikan Tuna ini mampu kita pasarkan. Untuk itu kita juga perlu informasi mengenai negara-negara mana yang butuh impor ikan Tuna.”

Wakil Wali Kota Zainal Arifin menambahkan, Banda Aceh merupakan pintu strategis‎ perdagangan ke luar negeri termasuk ke kawasan timur tengah. “Soal label halal tentu Aceh yang menerapkan Syariat Islam lebih diyakini pasar khususnya di bidang makanan.”

“Banda Aceh juga mempunyai peluang besar di sektor perikanan dengan panjang garis pantai 17 KM dan wewenang pengelolaan potensi laut sejauh 4 mil dari garis pantai. Saat ini sejumlah pengusaha kita sudah mulai mengekspor komodoti unggulan seperti Tuna, Cakalang, Tongkol, dan Sarden ke luar negeri di antaranya Jepang dan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Sementara itu, Yukio Seo menyebutkan berdasarkan hasil kajian pihaknya, perairan laut Aceh sangat mendukung untuk perkembangbiakan Ikan Tuna Yellowfin (Sirip Kuning). “Di dunia saat ini baru ditemukan dua lokasi yang cocok bagi ikan ini untuk bertelur yakni di Panama dan Meksiko. Banda Aceh akan jadi lokasi ketiga di dunia, dan ini sangat luar biasa.”

Pria yang pernah menetap di Aceh selama dua tahun ini mengungkapkan soal rencana proyek budidaya ikan Tuna di Banda Aceh juga telah disampaikan pihaknya kepada Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia di Jakarta. “Hasil pertemuan dengan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan RI), beliau merekomendasikan agar kami berkolaborasi dengan PT Perikanan Nusantara (Persero). Sebagai tahap awal, pada Agustus mendatang kita akan menandatangani MoU dengan mereka,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, selama ini SDA yang ada di Aceh khususnya sektor perikanan belum dikelola dengan optimal. “Selama ini ikan yang ditangkap oleh nelayan dijual dengan harga murah. Kami berharap dengan adanya proyek budiadaya ini bisa memberi nilai tambah bagi nelayan lokal, dan menggerakan perekonomian Banda Aceh.”

Pada tahap pertama, sambungnya, proyek ini akan mendapat bantuan dana dari JICA. Ia juga membeberkan sekilas mengenai teknik budidaya ikan Tuna akan diterapkan, yakni sistem keramba dengan panjang sekira 50 meter dan kedalaman mencapai 30 meter. “Teknologi yang kita gunakan aman bagi lingkungan. Hasil diskusi dengan Ibu Susi, konsep ini juga memungkinkan kita terapkan di perairan lainnya di Indonesia seperti di Morotai dan Natuna,” pungkasnya.

sumber : 

Amin-Zainal dan Investor Jepang Bahas Budidaya Ikan Tuna

0

Bahasa Indonesia, News
Banda Aceh, Rabu (19 Juli 2017). Acara yang dilaksanakan oleh PT. PLN wilayah Aceh ini, diadakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada Rabu (19/07). Hadir sebagai narasumber sekaligus merupakan calon pelanggan PLN. CEO Prosperity of Indonesia, Mr. Nay Puay Chai, yang telah 10 tahun mendirikan perusahaannya di Aceh, dengan konsentrasi pada bidang pertambangan bijih besi. Selain itu, Ir. Bahar Syamsu selaku Dirut PT. Semen Indonesia Aceh (SIA) memaparkan perkembangan proses investasi industri semen yang masih dalam tahap pembangunan.

Beberapa hal yang disampaikan antara lain kendala yang ada dilapangan. DPMPTSP Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie sudah sangat membantu pengurusan izin hingga terlaksananya PT. SIA. Untuk menjadikan Aceh sebagai tujuan potensial investasi harus didukung oleh listrik yang memadai. PLN dapat memanfaatkan energi di daerah untuk meningkatkan ketersediaan listrik guna mengatasi masalah yang terjadi saat ini, demikian yang diungkapkan oleh T.Syakur selaku Staf ahli Gubernur bagian Ekonomi yang mewakili Gubernur membuka acara Costumer and Investor Forum. Pemerintah daerah siap membantu dan memfasilitasi untuk terealisasinya investasi dari sektor ketenagalistrikan di Aceh. Tidak ada kendala dalam proses perizinan sektor energi. Gubernur mengharapkan pihak investor yang berinvestasi benar-benar segera melakukan implementasi setelah perizinan diperoleh.

Dalam kesempatan yang sama, Ir. Iskandar, M.Sc selaku Kepala DPMPTS Aceh yang turut menjadi pembicara menyebutkan bahwa saat ini Aceh sudah banyak dilirik investor karena masih banyaknya ketesediaan sumber daya alam namun hal ini perlu didukung infrastruktur listrik. Kurangnya energi listrik masih menjadi kendala untuk mendapatkan investor potensial bagi Aceh. Kebutuhan tenaga listrik akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan tenaga listrik menyebabkan kekurangan pasokan di beberapa daerah.

Selain itu, Iskandar menyampaiakan bahwa Gubenur sangat fokus dalam hal investasi, seperti halnya kemudahan dalam pengurusan izin-izin bagi calon investor. Salah satu potensi yang besar untuk investasi dari sumber energi potensial antara lain : Hydropower dan Geothermal.

Menteri ESDM telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha penyediaan tenaga kerja ke BKPM RI. BKPM RI dan Kementerian terkait telah melakukan penyederhanaan perizinan sektor ketenagalistrikan dari 923 hari menjadi 258 hari.

Kelistrikan menjadi salah satu faktor penting datangnya investasi, jika listrik belum mencukupi kebutuhan masyarakat maka akan sulit mencari investor potensial yang mau menanamkan modal di Aceh. PLN menyebutkan akan terus memperbaiki kualitas pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan dengan Medan. Saat ini berfokus pada pembangkit utama di Arun Lhokseumawe, PLTU di Nagan Raya, dan PLTD di Banda Aceh untuk memenuhi pasokan listrik di seluruh Aceh. Kebutuhan listrik yeng terus meningkat dengan tidak seimbang dengan peningkatan ketersediaan tenaga listrik. Hal ini terbukti dengan penambahan beban tidak berimbang dengan ketersediaan daya listrik, itu sebab dari ketidakstabilan listrik Aceh saat ini, ujar GM PT.PLN wilayah Aceh.

Acara yang mengundang para pelanggan dan calon pelanggan PLN, dilakukannya penandatangan MoU. PT.PLN juga banyak mendapat masukan dari para tamu undangan, sehingga diharpakan dapat menjadi feedback bagi PLN agar dapat terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, investor dan semua sektor. (MJ)
0