Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170
Bahasa Indonesia, Event, investment

Banda Aceh, Kamis (30 Agustus 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Belanja Pemerintah, konsumsi, investasi dan neraca perdagangan. Dari semua faktor tersebut hanya investasi yang bisa dipacu terus menerus tanpa batas. Realisasi pertumbuhan investasi ini didapatkan dari laporan rutin yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM oleh semua perusahaan penanaman modal baik secara triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam masa kontruksi maupun secara semesteran bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersil, ini merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui besaran angka realisasi investasi di daerah. Hal tersebut diatas disampaikan oleh Ir. Jonni yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop LKPM Online bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018.

Acara yang digelar di Hotel Alhanifi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Tia Wanodya Chandra Ayu selaku Kasi Primer dan Tersier BKPM RI, Yuyun Kumarsih selaku Kasi Sekunder BKPM RI, Ir Jonni selaku kepala bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMTSP Aceh, dan yang terakhir Azwan, ST, MM selaku staf di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP Aceh.

Tia Wanodya Chandra Ayu dalam paparannya menjelaskan ketentuan penyampaian pelaporan LKPM secara online adalah sesuatu yang mempunyai dasar hukumnya, hal itu terdapat dalam UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 yaitu “setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 34 juga menyebutkan Badan Usaha atau usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Tia menambahkan dalam peraturan BKPM No.

7 Tahun 2018 diatur lagi pada pasal 10 ayat (1) yaitu kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.

Simulasi pengisian LKPM online dibimbing langsung oleh narasumber Yuyun Kumarsih. (YS)
0

Bahasa Indonesia

Banda Aceh, Selasa  (28 November 2017). Tahun 2017 BKPM telah menargetkan untuk Provinsi Aceh realisasi investasi yang harus dicapai adalah sebesar 5,3 Triliun untuk merealisasi angka tersebut membutuhkan kerja keras semua pihak terutama teman-teman di DPMPTSP Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas di bagian pengendalian penanaman modal untuk memahami tupoksinya. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkarinaini selaku Sekretaris DPMPTSP Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop Pengawasan Persektor bagi DPMPTSP Kab/Kota dan Instansi Teknis Terkait yang diselenggarakan di Hotel Al-Hanifi Banda Aceh.

Beliau juga menyampaikan disamping hubungan baik dengan perusahaan penanaman modal didaerah masing-masing juga perlu terus dibina agar ada saling mendukung dalam mencapai realisasi investasi yang di targetkan. Dalam hal tersebut ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Aceh untuk mencapai realisasi tersebut diantaranya; mendorong peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya menciptakan iklim koordinasi dan kerjasama dengan BKPM, instansi teknis dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan realisasi penanaman modal, melakukan koordinasi dengan perusahaan secara terus menerus untuk menyampaikan LKPM, baik secara online (spipise) sesuai amanah peraturan kepala BKPM RI No.17/2015, himbauan melalui media massa dan surat langsung ke perusahaan juga sudah dilakukan.   

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari BKPM RI, Agus Joko Saptono selaku Direktur wilayah I, menjelaskan tentang Tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dalam landasan hukum Perka BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal,  Said Faisal selaku Kepala seksi pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, menjelaskan tentang pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh pasca undang-undang no. 23 Tahun 2014 semua kewenangan dari Kabupaten/Kota di tarik oleh Provinsi, Nova Zuhra menjelaskan tentang Pegawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dr. Aulia Sofyan Kabid Perdagangan dalam Negeri Disperindag Aceh menjelaskan tentang Tata cara pegawasan pelaksanaan penanaman modal sektor perdagangan, A. Kadir menjelaskan tentang Kebijakan pembangunan perkebunan Aceh. 

Peserta yang berasal dari DPMPTSP Kab/Kota dan SKPA terkait di Provinsi tersebut cukup antusias dalam mengikuti workshop, hal ini ditandai dengan aktifnya para peserta dalam bertanya dan  memberi argumen. Salah satu peserta dari Simelue meminta petunjuk bagaimana menghadapi investor yang enggan memberikan informasi tentang perusahaanya. Mereka harus meminta laporan berulang-ulang dan dengan alasan yang yang berbeda-beda. Hal itu menjadi penyebab terlambatnya pengiriman LKPM ke Provinsi.

Agus Joko Saptono menjelaskan Harus sering mendatangi dan meminta LKPM, jika perlu buat surat dari Bupati Simeulu untuk mereka menyampaikan laporannya. Provinsi juga diharapkan akan membantu dengan membuat surat Gubernur pada semua perusahaan untuk mengirimkan LKPM pada akhir tahun. Sehingga target realisasi investasi Aceh dapat tercapai.

Selanjutnya perwakilan Kota Banda Aceh menyarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat BIMTEK tentang surat izin penangkapan ikan dan syarat- syarat yang berhubungan dengan perikanan. Nova Zuhra menjelaskan akan mengusahakan untuk menyampaikan saran tersebut kepada pihak terkait. (MR)

0