Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +62651 23170
Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (09 Agustus 2017). Merujuk pada target realisasi investasi yang
terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi
perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan
pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko
Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI. Terobosan dalam perizinan yang
saat ini telah dijalankan BKPM adalah izin investasi 3 jam dan KLIK (Kemudahan
Layanan Investasi Langsung Konstruksi).

Dalam kesempatan yang sama pula, beliau menyebutkan setelah pemberian izin,
perusahaan harus dikawal untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut.
Disamping itu, perlu adanya tim task force yang membantu dalam mempercepat
realisasi investasi di Aceh. Untuk perusahaan wajib diberi hak akses SPIPISE agar
mempermudah dalam merekap realisasi investasi. Hal ini dibarengi dengan pelayanan
perizinan yang akan distandarisasi diseluruh daerah. Kendala investasi dari eksternal
antara lain perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, penguatan mata
uang dollar; dari segi internal meliputi perizinan tumpang tindih, pembebasan lahan,
terbatasnya sarana/prasarana, SDM yang belum memadai, energi listrik yang masih
terbatas, insentif perizinan, dan pembiayaan.

Acara yang digelar di Grand Permata Hati hotel Banda Aceh, juga mengundang
sebagai narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wialyah
Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah
memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4kali dalam
setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan
perenam bulan sekali (semester). Target realisasi investasi Aceh untuk tahun 2017
sebesar RP 5,3 Triliun, hal ini berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan.
Realisasi investasi hingga Juni 2017 berdasarkan lokasi untuk Aceh PMDN berada di
peringkat 21, dan PMA berada di peringkat 34 dari seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini, Aceh masih sangat jauh capaian realisasi investasi untuk tahun ini, maka
diharapkan kepada semua yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi hari ini untuk
mendapat perhatian serius dalam mengejar capaian realisasi. Disamping narasumber
dari BKPM RI, Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini juga
menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Aceh, yaitu Marzuki, SH selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dengan judul
paparan “Peran DPMPTSP Aceh dalam menentukan arah kebijakan Perizinan dan Non
Perizinan di Aceh.

Kondisi Perizinan dan Non perizinan saat ini sudah banyak berubah
setelah keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana izin
yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan UU nomor 23 tahun 2014
sudah menjadi kewenangan provinsi, ujar Marzuki.

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan
“Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa
peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip
perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal tahun 2017 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di
Provinsi. Salah satu peserta yang hadir mempertanyakan proses perizinan yang
tumpang tindih dan izin sektor terhadap wilayah khusus, seperti di BPKS dengan Tata
Cara pengeluaran izin untuk perusahan yang membuka cabang di Aceh. (MJ).
0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (26 Juli 2017). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal yang telah ditetapkan. Provinsi Aceh telah menetapkan RUPM pada tahun 2014, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Aceh baru 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Sedangkan 6 (enam) Kabupaten/Kota baru dianggarkan tahun 2017 dan masih proses pembahasan serta naskah akademik. Namun masih tersisa 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang belum teridentifikasi RUPM nya.

Hal diatas disampaikan oleh, Ibu Syarifah, selaku Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dalam acara Workshop Penyusunan RUPM Kabupaten/Kota. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Jakfaruddin, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP, mewakili Kepala DPMPTSP. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (26/07) mengambil tempat di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari BKPM RI, Ali Fauzi, ST, M.Kom, selaku Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. beliau menjelaskan baru 21 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan RUPM dengan persentase sekitar 62%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menetapkan RUPMK baru sebanyak 59 Kabupaten/Kota dengan persentase 11%. Masih banyaknya provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RUPM tentu akan menghambat pertumbuhan pembangunan dan tentunya daerah akan rugi.
Peserta yang berasal dari DPMPTS Kab./Kota dan Bappeda Kab./Kota tersebut cukup antusias dalam mengikuti workshop, hal ini ditandai dengan aktifnya para peserta dalam bertanya dan memberi argumen mengenai RUPM.

Salah satu peserta dari Kota Lhokseumawe yang bernama Sari Anita mengatakan RUPM sudah ada dan sedang direvisi sesuai dengan nomenklatur. DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan juga Bappeda Kota Lhokseumawe berencana membentuk Tim Khusus untuk penyusunan RUPM. Akan tetapi mereka terkendala dengan pemahaman tentang tahap-tahap penyusunan RUPM.

Sedangkan Bapak Muhammad Faisal dari DPMPTSP Kabupaten Aceh Timur bertanya mengenai sumber data apa saja yang menunjang pembuatan RUPM. Menurut narasumber data tersebut dapat diperoleh dari DPMPTSP Aceh atau BPS Provinsi atau Kabupaten/Kota, sedangkan Bappeda hanya sebagai fasilitator.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Renaldi (Kabupaten Aceh Barat Daya) mengenai sumber dana dalam pembuatan RUPMK dan data apa saja yang dapat diberikan Bappeda untuk membantu proses pembuatan RUPMK. “Sumber dana berasal dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari RENSTRA”, Ujar Pak Ali Fauzi. (MJ, YS).
0