POSTS
5
Mei 2021
Pilih Mana ?
SEARCH
Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh +62651 23170
English, Events
Banda Aceh – Acting Governor of Aceh became the keynote speaker or keynote speaker at the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT) meeting in Banda Aceh, Wednesday 8 August 2018. The meeting discussed the action plan for the Development of Urban Areas with Green City Vision.

Nova Iriansyah said, the topics discussed at the meeting were very relevant to the Aceh government program that implemented the concept of environmentally sustainable development (Aceh Green).

“We also certainly really hope, the concept of development

Aceh Green based can be continued with the development of green cities (Green City) in a number of regions, so that the Aceh Green vision carried out at the provincial level is strengthened by the presence of cities greendi in urban areas, “said Nova Iriansyah.

Aceh Green is one of Aceh’s development visions. Therefore, Nova said, he realized how important it was to preserve nature to be balanced with the pace of development that was going on.

“The Aceh Green Vision is basically not only aimed at maintaining Aceh’s natural balance, but also to support the spirit in addressing climate change which is an international issue at this time,” said Nova.

The issue of climate change is important to be discussed as part of the early anticipation of environmental damage. Therefore, the IMT-GT meeting is important to discuss the concept of development with a green vision to overcome the extreme events of climate change.

In the Governour’s Climate and Forest meeting which took place in Bali, Denmark, America and Paris, in 2009 to 2015, a number of developed countries proposed that developing countries that still have extensive forest cover to implement the spirit of green vision in its development concept.

Indonesia is one that is expected to support this spirit, because Indonesia still has a fairly large forest area. In Indonesia, one of the forests that has a large deposit is Aceh. Where there are 3.5 million hectares of forest that is still green, consisting of about 2 hectares of protected forest and around 638 thousand hectares of production forest.

To support this spirit, the governor of Aceh then issued Instruction No. 5 of 2007 concerning a logging moratorium in all Aceh forest areas. The aim is to maintain a life support system, strengthen community social capital and support sustainable development.

The rest is to maintain the beauty of the forest and restore the function of degraded forests through restoration and reforestation of critical lands. The spirit of the moratorium is the basis for the Aceh Government to carry out the vision of Aceh Green.

“Aceh Green is the foundation for the Aceh government in carrying out environmentally and sustainable development that is sensitive to disasters,” said Nova. [Humas-Aceh]
0

Bahasa Indonesia, Event
Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT) di Banda Aceh, Rabu 8 Agustus 2018. Pertemuan itu membahas rencana aksi Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan Visi Kota Hijau.

Nova Iriansyah mengatakan, topik yang dibahas dalam pertemuan itu sangat relevan dengan program pemerintah Aceh yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Aceh Green). 

“Kami juga tentu sangat berharap, konsep pembangunan

berbasis Aceh Green ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan kota-kota hijau (Green City) di sejumlah wilayah, sehingga visi Aceh Green yang dijalankan di tingkat provinsi diperkuat lagi dengan keberadaan cities greendi wilayah perkotaan,” kata Nova Iriansyah.

Aceh Green adalah salah satu visi pembangunan Aceh. Karena itu, Nova mengatakan, pihaknya menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk diseimbangkan dengan laju pembangunan yang sedang berjalan.

“Visi Aceh Green pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan alam Aceh, tapi juga untuk mendukung semangat dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi isu dunia internasional saat ini,” kata Nova.

Isu perubahan iklim penting dibicarakan sebagai bagian antisipasi dini kerusakan lingkungan. Karenanya, pertemuan IMT-GT penting untuk memembicarakan konsep pembangunan dengan visi hijau guna mengatasi kejadian ekstrim dari perubahan iklim tersebut.

Dalam pertemuan Governour’s Climate and Forest yang berlangsung di Bali, Denmark, Amerika dan Paris, pada tahun 2009 hingga 2015, sejumlah negara maju mengusulkan agar negara-negara berkembang yang masih memiliki tutupan hutan luas agar menerapkan semangat green vision dalam konsep pembangunannya.

Indonesia termasuk yang diharapkan mendukung semangat itu, sebab Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di Indonesia, salah satu hutan yang memiliki titipan luas adalah Aceh. Di mana ada 3,5 juta hektar hutan yang masih hijau, terdiri dari sekitar 2 hektar hutan lindung dan sekitar 638 ribu hektar hutan produksi.

Untuk mendukung semangat itu, gubernur Aceh kemudian menerbitkan Instruksi Nomor 5 tahun 2007 tentang moratorium logging di seluruh kawasan hutan Aceh. Tujuannya adalah mempertahankan sistem penopang kehidupan, menguatkan kapital sosial masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Selebihnya adalah untuk menjaga keasrian hutan dan terpulihkannya fungsi hutan yang terdegradasi melalui restorasi dan penghutanan kembali lahan kritis. Semangat moratorium itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh menjalankan visi Aceh Green.

“Aceh Green merupakan landasan bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif bencana,” kata Nova.  [Humas-Aceh]
0

English, News
BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Head of the Aceh Investment and One Stop Service (PMPTSP) Aulia Sofyan said that a comprehensive answer was needed regarding the realization of investment in Aceh. Because, according to him, promoting investment is a cross-sector job.

“So, when someone asks for investment, not DPMPTSP itself is the one who answers,” said Aulia when asked for her response about the question of the Finnish Ambassador to Indonesia, H. E. Mrs. Pdivi Hiltunen-Toivio to the Speaker of the DPRA Muharuddin, why until now Aceh had not been seen by investors.

Aulia said, answering the issue of investment realization could also be from several perspectives. He himself chose to explain from a promotion perspective.

To BERITAKINI.CO, Aulia explained at length in writing the promotion that had been carried out by SKPA that she led. Not to forget he also included some of the achievements of the Aceh DPMPTSP.

According to Aulia, Aceh DPMPTSP has conducted a series of promotions both at home and abroad to attract investors to invest in the land of Rencong.

In 2017, for example, Aceh’s DPMPTSP conducted overseas promotion activities in several countries, but based on invitations from organizers, such as the activities of trade, torism and investment (TTI) forums.

“Our presence is to introduce any investment potential that can be developed in Aceh, security guarantees from the government, clear and clean land, incentives and facilities provided, guarantee of availability of labor (skills and unskill), and supporting infrastructure (roads, ports , airport, availability of energy and clean water), “he said.

The same thing is also done to attract domestic investment. Aulia even said that Aceh’s DPMPTSP had already carried out investment missions with a system of picking up balls to bonafit companies in Jakarta, such as PT Jababeka. This company, said Aulia, has collaborated with the City Government of Banda Aceh.

“There is PT Jaya Saka Aceh, now they have taken care of the company’s establishment certificate, and in the near future will conduct a field visit to see the availability of land for the core land to build a sugar factory in the Bireuen and Bener Meriah regions,” he said.

He also said that the promotion carried out did not necessarily immediately realize investment. Because, he said, investors need accurate data and information about the investment plan that will be developed.

“Investors’ interest to know more about investment potential is a success in promotional activities, with interest they will make a visit to Aceh. That way, our first point is to successfully increase the number of foreign tourist destinations to Aceh, which brings multiplier effects for Aceh, flight, hotel reservations, meals, transportation, souvenirs and others, “he said.


source:
beritakini.co
0

Bahasa Indonesia

aulia sofyan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Aceh Aulia Sofyan mengatakan perlu jawaban komprehensif menyangkut realisasi investasi di Aceh. Sebab, menurut dia, menggalakkan investasi merupakan pekerjaan lintas sektor.

“Jadi, ketika ada yang tanya investasi, bukan DPMPTSP sendiri yang jawab,” kata Aulia saat dimintai tanggapannya tentang pertanyaan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, H. E. Mrs Pdivi Hiltunen-Toivio kepada Ketua DPRA Muharuddin, kenapa hingga saat ini Aceh belum dilirik oleh investor.

Aulia mengatakan, menjawab persoalan realisasi investasi juga bisa dari beberapa perspektif. Dia sendiri memilih untuk menjelaskan dari perspektif promosi.

Kepada BERITAKINI.CO, Aulia menjelaskan panjang lebar secara tertulis promosi yang sudah dilakukan SKPA yang dia pimpinnya. Tak lupa pula dia memasukkan beberapa pencapaian DPMPTSP Aceh.

Menurut Aulia, DPMPTSP Aceh telah melakukan serangkaian promosi baik dalam dan luar negeri untuk menggaet investor supaya mau menanamkan modalnya di Tanah Rencong.

Pada 2017 lalu, misalnya, DPMPTSP Aceh melakukan kegiatan promosi luar negeri di beberapa negara, namun berdasarkan undangan dari penyelenggara, seperti kegiatan trade, torism and investment (TTI) forum.
“Kehadiran kita untuk memperkenalkan potensi investasi apa saja yang dapat dikembangkan di Aceh, adanya jaminan keamanan dari pemerintah, lahan yang clear and clean, incentive dan kemudahan yang diberikan, jaminan ketersediaan tenaga kerja (skill dan unskill), dan infrastruktur pendukung (jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan energi dan air bersih),” katanya.

Hal yang sama juga dilakukan untuk menarik investasi dalam negeri. Aulia bahkan mengatakan, DPMPTSP Aceh malah sudah melakukan misi investasi dengan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan bonafit di Jakarta, seperti PT Jababeka. Perusahaan ini, kata Aulia, telah melakukan kerjasama dengan Pemko Banda Aceh.
“Ada PT Jaya Saka Aceh, saat ini mereka sudah mengurus akte pendirian perusahaan, dan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat ketersediaan lahan untuk lahan inti untuk membangun pabrik gula di wilayah Bireuen dan Bener Meriah,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, promosi yang dilakukan tak serta merta serta merta bisa merealisasikan investasi. Sebab, katanya, investor membutuhkan data dan informasi yang akurat tentang rencana investasi yang akan dikembangkan.
“Adanya minat investor untuk tahu lebih lanjut tentang potensi investasi merupakan sebuah keberhasilan dalam aktivitas promosi, dengan adanya minat maka mereka akan melakukan kunjungan ke Aceh. Dengan begitu, poin pertama kita berhasil meningkatkan angka destinasi turis asing ke Aceh, yang mendatangkan multiplier efek bagi Aceh, flight, reservasi hotel, makan, transportasi, oleh-oleh dan lainnya,” kata dia.



sumber:

http://beritakini.co/

0

English, Events, News
Banda Aceh — Acting  Governor of Aceh, Nova Iriansyah, asked SKPA related to the Special Economic Zone (KEK) Arun, Lhokseumawe, to assist the Business Development and Management Agency (BUPP) to accelerate investors to invest in the region. The SKPA includes the Aceh One-Stop Investment and Integrated Services Office.

“SKPA must help BUPP accelerate companies that have cooperated with PT Pelindo, PIM, Pertamina and PDPA or PT Patriot Nusantara Aceh (Patna). Give services that are fast, precise and easy, “Nova said afterwards

call the Head of Aceh’s One Stop Investment and Integrated Services, Dr. Aulia Sofyan SSos MSi, to the Office of the Acting Governor of Aceh, in the Blang Padang area, Banda Aceh, Tuesday (7/8)

Fast, precise and easy service, according to Nova, will help investors accelerate the realization of their investment plans in Arun KEK. “For licensing, leave it to the administrator of Arun KEK which is an extension of the Central Government, Aceh Province, North Aceh District Government, and Lhokseumawe City Government,” he advised. Nova also asked the Arun KEK administrator to be more active in inviting investors to invest in Arun KEK.

According to data from BPS and BI, 79 foreign companies have not followed up investments in Aceh. “This needs to be pursued and invited back. It is important to prove to potential local investors, as well as domestic and foreign investors who want to invest in Arun KEK that there are no illegal fees and easy and satisfying services, “he explained.

While Aulia Sofyan said, many companies want to invest in Arun KEK. One of them, PT Aceh Makmur Bersama who wants to establish a CPO shelter. Of the four companies that make up the Arun SEZ, namely PDPA, PT PIM, PT Pelindo I, and Pertamina, Pelindo is the company that has cooperated most.

Four companies are cooperating with PT Pelindo I, namely PT Aceh Makmur Bersama, which plans to build a CPO tank near Arun Port, PT Sinergi Tangguh Alam Raya (STAR) which will build a playwood business, PT East Continen Gas Indonesia which will build a Pressurized LPG business and the LPG botting plant, PT Prosperity Building Material which plans to build a cement bagging plant.

While PT Patna as the Arun KEK BUPP has collaborated with the State Asset Management Agency (LMAN) for the operation of state property in Arun KEK, such as the Arun LNG plant.

Arun KEK is planned to cover an area of ​​1,840.8 hectares of Arun Refinery, Dewantara District, North Aceh with an area of ​​582.08 hectares, and Banda Baro District, North Aceh with an area of ​​199.6 hectares. According to PT Patna, said Aulia, there are now several companies that have planned to start their investment activities.

Like PT Prima Inti Medika which is engaged in hospitals, it is operational. PT PIM will build NPK, PA and SA fertilizer plants. Then, PT Aksa, which will build a 500 MW power plant, and PT Sinergi Tangguh Alam Raya, will build a wood processing industry, and PT KAA has also been renovated to be able to operate again. (Her)
0

Bahasa Indonesia

BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta SKPA yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, membantu Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) untuk mempercepat investor berinvestasi di kawasan tersebut. SKPA itu antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

“SKPA harus membantu BUPP mempercepat perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT Pelindo, PIM, Pertamina dan PDPA atau PT Patriot Nusantara Aceh (Patna). Berikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah,” ujar Nova seusai memanggil Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dr Aulia Sofyan SSos MSi, ke Rumah Dinas Plt Gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (7/8).

Pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah, menurut Nova, akan membantu investor mempercepat realisasi rencana investasinya di KEK Arun. “Untuk pengurusan izin, serahkan kepada administrator KEK Arun yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, Pemkab Aceh Utara, dan Pemko Lhokseumawe,” sarannya. Nova juga meminta administrator KEK Arun lebih aktif lagi mengundang investor untuk berinvestasi di KEK Arun.

Menurut data dari BPS dan BI, 79 perusahaan asing belum melakukan follow up investasi di Aceh. “Ini perlu dikejar dan diajak kembali. Hal itu penting untuk membuktikan kepada calon investor lokal, serta dalam dan luar negeri yang mau berinvestasi ke KEK Arun bahwa tak ada pungli serta pelayanan mudah dan memuaskan,” jelasnya.

Sementara Aulia Sofyan mengatakan, banyak perusahaan yang ingin berinvestasi di KEK Arun. Salah satunya, PT Aceh Makmur Bersama yang ingin mendirikan kilang penampungan CPO. Dari empat perusahaan pengusul pembentuk KEK Arun yaitu PDPA, PT PIM, PT Pelindo I, dan Pertamina, Pelindo merupakan perusahaan yang terbanyak sudah melakukan kerja sama.

Empat perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT Pelindo I yaitu PT Aceh Makmur Bersama yang berencana membangun tangki CPO di dekat Pelabuhan Arun, PT Sinergi Tangguh Alam Raya (STAR) yang akan membangun usaha playwood, PT East Continen Gas Indonesia yang akan membangun usaha LPG Pressurised dan pabrik botting LPG, PT Prosperity Building Material yang berencana membangun pabrik pengantongan semen.

Sementara PT Patna sebagai BUPP KEK Arun sudah melakukan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk operasional barang milik negara di KEK Arun, seperti kilang LNG Arun.

KEK Arun itu rencananya meliputi kawasan Kilang Arun seluas 1.840,8 hektare, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara seluas 582,08 hektare, dan Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara seluas 199,6 hektare. Menurut PT Patna, kata Aulia, kini ada beberapa perusahaan yang sudah berencana memulai kegiatan investasinya.

Seperti PT Prima Inti Medika yang bergerak di bidang rumah sakit, sudah operasional. PT PIM akan membangun pabrik pupuk NPK, PA, dan SA. Lalu, PT Aksa yang akan membangunan pembangkit listrik 500 MW, dan PT Sinergi Tangguh Alam Raya, akan membangun industri pengolahan kayu, serta PT KAA juga sudah mulai direnovasi agar bisa beroperasi kembali.(her)

sumber:
http://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/skpa-diminta-bantu-investor-berinvetasi-di-kek-arun.
Editor: bakri
0