aceh, Bahasa Indonesia, investment

DPMPTSP Aceh Bahas Skema Fungsionalisasi Pabrik Kulit Ladong

Selasa (15/12/2020). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh melaksanakan fasilitasi Operasionalisasi Pabrik Kulit di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Aceh pada Hari Jumat, 11 Desember 2020. Kegiatan fasilitasi ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, yaitu Ir. Zubir Sahim dan Ir. Edwar selaku Direktur Utama PT. Pemerintah Aceh (PEMA) dan Direktur Industri, Perdagangan dan Pengembangan Bisnis. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh diwakili oleh Ridhwan Usman, S.Hut, MSc. Dev selaku Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur, Kasie Perencanaan Penanaman Modal, Irmawati, SE,MM. Kasie Deregulasi Penanaman Modal, Firamitha KD, SSTP, MM dan Juanda Jamal, ST, Pengurus Koperasi SieBreuh yang berminat untuk mengelola Pabrik Kulit di Ladong Aceh Besar. 

Dalam pengantar rapat, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Marthunis, mengungkapkan bahwa acara fasilitasi ini ditujukan untuk mengetahui secara pasti terkait skema pemanfaatan aset Pabrik Kulit yang berada di Ladong. Pabrik kulit ini merupakan bagian dari aset pemerintah yang belum fungsional dan perlu segera dimanfaatkan agar dapat menggerakan nilai tambah bagi peternak dan juga ekonomi Aceh. “Kepastian skema pemanfaatan ini sangat penting bagi pelaku usaha maupun DPMTPSP untuk dapat mempromosikan bagi calon investor” harap Marthunis.

Dalam presentasi terkait rencana pemanfaatan Pabrik Kulit tersebut, Juanda Jamal mengatakan bahwa Pabrik ini merupakan bagian dari ekosistem agribisnis yang sedang di kembangkan oleh Koperasi SieBreuh melalui Program Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu berbasis Korporasi Petani. “Nantinya kulit yang dihasilkan dari ternak ruminansia besar dan kecil dapat dibeli dan diolah oleh pabrik ini” jelas Juanda yang juga merupakan anggota DPRK Aceh Besar. Selanjutnya, Juanda menambahkan bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana pabrik kulit ini bisa berjalan dan produk peternakan bisa terserap serta melengkapi ekosistem agribisnis pertanian.    

Ridhwan Usman menyambut baik niat untuk menghidupkan pabrik tersebut. Fungsionalisasi pabrik ini akan meningkatkan ekonomi Aceh melalui peningkatan kontribusi sektor industry pengolahan. “Pabrik ini juga akan mempunyai backward and forward linkage bagi ekonomi Aceh melalui menyerap produk sektor peternakan di hulu dan mendorong produk kulit untuk dijual atau diolah lebih lanjut di sisi hilir”, tambah Alumnus Universitas Kebangsaan Malaysia ini. Namun dalam skema pemanfaatan pabnrik ini, Ridhwan menyampaikan bahwa semua aset Pemerintah Aceh di KIA Ladong sudah diserahkan kepada PEMA untuk dikelola. Pabrik Kulit tersebut dimiliki secara bersama oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Aceh memiliki lahan dan bangunan sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki permesinan pengolahan kulit. 

Ditambahkan oleh Ir, Edwar bahwa PT. PEMA sangat terbuka untuk berkerjasama dengan siapapun dengan skema apapun sejauh tidak bertentangan dengan regulasi. Direktur bisnis ini menyebutkan setidaknya ada dua skema, yaitu Sewa Lahan sebagai tenant atau Joint Venture/KSO. Kemudian disarankan bahwa Koperasi SieBreuh ini berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait skema pengelolaan alat atau mesin pengolah kulit yang merupakan aset Pemkab Aceh Besar. “Kami sebagai pengelola bangunan dan lahan pabrik kulit, siap berkerjasama dengan penerima mandat pengelolaan alat pengolahan tersebut, apakah itu Koperasi SIeBreuh, BUMD Aceh Besar atau pihak swasta lainnya” tandas Edwar. 

Direktur Utama PT. PEMA kembali menegaskan komitmen untuk menjadikan KIA Ladong sebagai kawasan industri yang berbasis agrobisnis. “KIA Ladong melalui PEMA dimandatkan untuk membangun industri berbasis kekuatan sumber daya alam lokal” tegas Zubir Sahim. Beliau mengatakan bahwa menghindari Pabrik Kulit di Ladong menjadi rongsokan adalah kepentingan bersama. Semua pihak baik PEMA, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu bersinergi untuk menjamin berfungsi pabrik ini dalam waktu sesegera mungkin (MM). 

Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh