aceh, Event, News, pranala luar

Gubernur Akan Sanksi Bupati/Wali Kota Jika Abaikan Pengawasan Covid-19

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengancam akan memberikan sanksi kepada bupati/wali kota abai melakukan pengawasan atas penerapan protokol kesehatan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Ancaman sanksi tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 440/9775 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditujukan kepada para bupati/wali kota.

Pengabaian dimaksud di antaranya termasuk tidak menerapkan dan menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dalam bentuk pengenaan sanksi konkret bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, kepada Serambi, Jumat (28/5/2021), mengatakan, surat penegasan sanksi itu dikeluarkan menyikapi tingginya angka penularan Covid-19 di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Data diakses Serambi di website Aceh Tanggap Covid-19, pada Jumat kemarin kasus positif di Aceh bertambah 260 kasus dalam sehari, sehingga secara keseluruhan sudah 14.338 warga Aceh terkonfirmasi positif covid, terhitung sejak kemunculan wabah itu tahun lalu.

Sementara pasien yang masih dirawat sebanyak 2.372 atau bertambah 107 orang. Dari jumlah pasien yang dirawat, sebanyak 145 orang dinyatakan sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Sehingga jika diakumulasikan, jumlah keseluruhan pasien yang sembuh sebanyak 11.395 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 571 orang.

Iswanto menjelaskan, ada tiga poin yang disampaikan gubernur dalam suratnya kepada bupati/wali kota. Poin pertama, dalam surat itu disebutkan bahwa berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh tanggal 26 Mei 2021, telah terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 267 orang, dan ini merupakan kasus harian tertinggi selama pandemi Covid-19 di Aceh.
"Untuk itu kami harap Saudara mengerahkan seluruh komponen dan sumber daya yang ada agar terlaksananya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19 secara umum serta pencegahan kerumunan masa dan/atau penanganan pemulasaran jenazah Covid-19 secara khusus dalam wilayah kewenangan Saudara," ujar Iswanto membacakan bunyi surat tersebut.

Berikutnya pada poin kedua disebutkan, dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 khususnya penerapan disiplin dan pemberian sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan di kabupaten/kota agar berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur hal tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kemudian pada poin ketiga, berkenaan hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah akan menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota yang mengabaikan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Termasuk tidak menerapkan dan menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dalam bentuk pengenaan sanksi konkret bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan Covid-19," kata Iswanto.(dan)

Sumber : https://aceh.tribunnews.com/2021/05/29/gubernur-akan-sanksi-bupatiwali-kota-jika-abaikan-pengawasan-covid-19.

Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh