aceh, Events, investinaceh, News

Gubernur Minta Masyarakat Lebih Proaktif, Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menilai peran aktif dan keikutsertaan masyarakat secara dominan jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Aceh. Menurutnya, selama ini keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi persoalan tersebut masih minim dibandingkan peran aparatur negara.

"Kalau budaya ini sudah terbangun (peran masyarakat), Insya Allah penanggulangan secara permanen tidak lagi mimpi. Karena begitu ada karhutla langsung ditindaklanjuti," ujar Nova Iriansyah, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar secara offline dan online di Polda Aceh, Selasa (23/3/2021).

Nova mengatakan, kolaborasi dan komunikasi yang baik antarberbagai unsur di pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi karhutla secara cepat dan optimal. Selain itu, peran aparatur yang ditugaskan juga perlu terus dioptimalkan.
Gubernur menyebutkan, Aceh memiliki lahan gambut seluas 338 ribu hektare, dimana 150 ribu Ha di antaranya merupakan lahan budi daya yang tersebar di sepanjang pantai barat-selatan. Ia mengatakan, daerah tersebut rawan sekali terjadi kebakaran akibat pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, kata Gubernur, pihaknya terus mengoptimalkan tugas personel polisi hutan dan pengamanan hutan dalam mendeteksi secara dini terjadinya pembakaran. Pihaknya pun kini sudah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah personel dengan cara mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dapat membentuk Daerah operasi Manggala Agni di Aceh. Sementara Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Achmad Marzuki mengatakan, berdasarkan instruksi presiden, upaya pencegahan harus diprioritaskan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya tersebut dapat dioptimalkan jika peran masyarakat bisa lebih besar daripada personel TNI Polri.

"Seharusnya keterlibatan TNI-Polri 30 persen, masyarakat 70 persen. Tapi kenyataannya di lapangan terbalik, masih banyak keterlibatan Babinsa dan Babinkatibmas," kata Pangdam.

Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla itu juga melibatkan unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDASHL), Basarnas, Telkom Aceh, BMKG, dan jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada MPhil mengatakan, peran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat penting dalam penanganan masalah tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberi dukungannya melalui pengadaan alat dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, kata Kapolda, perusahaan yang beroperasi di bidang kehutanan juga perlu menyiapkan SDM dan sarana prasarana untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya Karhutla. Peran serta perusahaan tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku.(rel/fit)







Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh