Bahasa Indonesia, Events, News

Workshop Penyusunan RUPM Kab/Kota

Banda Aceh, Rabu (26 Juli 2017). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal yang telah ditetapkan. Provinsi Aceh telah menetapkan RUPM pada tahun 2014, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Aceh baru 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Sedangkan 6 (enam) Kabupaten/Kota baru dianggarkan tahun 2017 dan masih proses pembahasan serta naskah akademik. Namun masih tersisa 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang belum teridentifikasi RUPM nya.

Hal diatas disampaikan oleh, Ibu Syarifah, selaku Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dalam acara Workshop Penyusunan RUPM Kabupaten/Kota. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Jakfaruddin, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP, mewakili Kepala DPMPTSP. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (26/07) mengambil tempat di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari BKPM RI, Ali Fauzi, ST, M.Kom, selaku Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. beliau menjelaskan baru 21 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan RUPM dengan persentase sekitar 62%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menetapkan RUPMK baru sebanyak 59 Kabupaten/Kota dengan persentase 11%. Masih banyaknya provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RUPM tentu akan menghambat pertumbuhan pembangunan dan tentunya daerah akan rugi.
Peserta yang berasal dari DPMPTS Kab./Kota dan Bappeda Kab./Kota tersebut cukup antusias dalam mengikuti workshop, hal ini ditandai dengan aktifnya para peserta dalam bertanya dan memberi argumen mengenai RUPM.

Salah satu peserta dari Kota Lhokseumawe yang bernama Sari Anita mengatakan RUPM sudah ada dan sedang direvisi sesuai dengan nomenklatur. DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan juga Bappeda Kota Lhokseumawe berencana membentuk Tim Khusus untuk penyusunan RUPM. Akan tetapi mereka terkendala dengan pemahaman tentang tahap-tahap penyusunan RUPM.

Sedangkan Bapak Muhammad Faisal dari DPMPTSP Kabupaten Aceh Timur bertanya mengenai sumber data apa saja yang menunjang pembuatan RUPM. Menurut narasumber data tersebut dapat diperoleh dari DPMPTSP Aceh atau BPS Provinsi atau Kabupaten/Kota, sedangkan Bappeda hanya sebagai fasilitator.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Renaldi (Kabupaten Aceh Barat Daya) mengenai sumber dana dalam pembuatan RUPMK dan data apa saja yang dapat diberikan Bappeda untuk membantu proses pembuatan RUPMK. “Sumber dana berasal dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari RENSTRA”, Ujar Pak Ali Fauzi. (MJ, YS).

Author


Avatar