Bahasa Indonesia

E–Perizinan Siap Diaplikasikan

Banda Aceh, Selasa (24 Oktober 2017). Untuk mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera tentu tidak bisa mengharapkan dari aktif pemerintah saja. Peran dunia usaha sangat dibutuhkan untuk megoptimalkan sumber daya yang ada di daerah kita. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah  dalam sambutannya saat meresmikan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA) di Anjong Mon Mata. “Salah satu langkah untuk memudahkan akses informasi itu adalah menghadirkan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA) dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi calon investor dalam mendapatkan izin untuk mengembangkan usaha. Dengan kehadiran program ini, kalangan dunia usaha akan lebih mudah mendapatkan izin pengembangan usaha di Aceh, sehingga pelayanan bagi calon investor akan lebih cepat, lebih efisien dan bersih dari pungutan liar”, ujar Nova.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Aceh,  Iskandar dalam sambutannya mengatakan melalui sistem online dapat meminimalisir kesempatan melakukan korupsi dan suap karena frekwensi tatap muka antara aparatur dengan masyarakat semakin berkurang, sehingga penerapan sistem ini dapat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat serta transparan. Iskandar menambahkan Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA) ini menjadi kontrol yang memuat transparansi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terhadap masalah perizinan yang banyak dikeluhkan masyarakat, diantaranya mengenai ketidakjelasan prosedur layanan hingga membuat masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga (calo), ketidakprofesionalan aparatur dan maraknya pungutan liar, serta biaya dan waktu yang tidak pasti.

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh juga menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi e-Perizinan dengan menghadirkan dua narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Linda Sahfitri Hasibuan selaku Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pusdatin dan narasumber dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Yudi Kasmara selaku kasi Pengembangan Aplikasi.

 

Acara yang diselenggarakan di Hotel Hermes Palace ini mengundang instansi DPMPTSP 23 Kabupaten/kota serta beberapa instansi teknis terkait. Linda memaparkan mengenai Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang telah dahulu dilaunching pada tahun 2010 yang mampu melayani semua jenis permohonan perizinan termasuk Izin Prinsip dan Izin Usaha, fasilitas, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Beliau juga menjelaskan mengenai Business Intelligence yang merupakan aplikasi dirancang untuk pengumpulan, penyimpanan, pelaporan serta pembuatan ad-hoc query untuk analisis.


Yudi Kasmara dalam pemaparannya mengatakan dua tuntutan utama masyarakat yaitu pelayanan publik yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat luas, andal, terpercaya dan mudah dijangkau. Kemudian fasilitas yang memadai untuk berpartisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Dalam kesempatan yang sama Yudi menjelaskan tentang e- Goverment yaitu adalah upaya pengembangan penyelenggaran kepemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas publik.(Ys, Ir).

Author


Avatar