Bahasa Indonesia

Rencana Investasi PLTA di Kabupaten Nagan Raya

Banda Aceh, Rabu (21 Maret 2018). PT. Tri Daya Energi adalah salah satu perusahaan dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan yang tertarik untuk berinvestasi di Aceh. Perusahaan yang didirikan tahun 2015 ini mempunyai pengalaman yang cukup, dalam hal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hal itu disampaikan oleh Direksi dari PT Tridaya Energi dalam rapat kecil yang bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Rabu, 21 Maret 2018. Suherman selaku Manager dari perusahaan ini mengatakan beberapa pengalaman mereka di bidang PLTA yang sudah beroperasi dan masih dalam tahap kontruksi yaitu; PLTA Wampu 45 MW di Karo Sumatera Utara, PLTA Semangka 55 MW di Tanggamus, Lampung, PLTA Siborpa 114MW di Tapsel Sumatera Utara, dan PLTA Tripa-2 100 MW di Gayo Lues Aceh.

Rencana lokasi PLTA yang akan di bangun berada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu PLTA Tripa-3 sungai Krueng Tripa Kecamatan Darul Makmur dengan kapasitas 192 MW, PLTA Meureubo Hulu sungai Meureubo dengan kapasitas 42 MW dan PLTA Seunagan sungai Seunagan Kecamatan Beutong dengan kapasitas 50 MW. Sedangkan untuk nilai investasinya adalah PLTA Tripa-3 sebesar USD 598,2 Juta, PLTA Meureubo Hulu sebesar USD 132,5 Juta, dan PLTA Seunagan USD 160,5 Juta.

Perwakilan dari PLN menyampaikan ada perubahan metode untuk kerja sama dengan perusahaan. Peraturan itu merujuk pada Permen ESDM No 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, yaitu pihak PLN yang menentukan lokasi dan kemudian pihak pengembang harus melalui dengan proses lelang. “Berbeda dengan yang dulu yang harus mengurus izin dulu ke PEMDA baru kemudian berkoordinasi dengan PLN, untuk sekarang perusahaan harus mengikuti lelang lokasi setelah itu baru mengurus izin.” Ujar perwakilan dari PLN.

Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup aceh menambahkan pada prinsipnya mendukung dengan hal ini. Namun ada beberapa peraturan yang harus diikuti dan dilaksanakan khususnya dibidang kehutanan. Mengacu pada Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh, dalam hal ini menyangkut kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan kehutanan Aceh. Bahwasanya izin pinjam pakai hutan dikeluarkan oleh Gubernur Aceh setelah mendapat rekomendasi teknis. 
Rapat ini juga menghadirkan perwakilan dari Biro Perekonomian Aceh, Kanwil BPN Provinsi Aceh, BKSDA Aceh, dan Dinas ESDM Aceh. (YS)