Bahasa Indonesia

Rakor Pengendalian Pelaksanaan PM tahun 2018

rakor dalak 2018

rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan PM 2018

Banda Aceh, Selasa (31 Juli 2018). Target realisasi investasi yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI.

Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, pelaku usaha bisa mengurus perizinan baik melalui lembaga yang sejak lama menangani pengajuan perizinan berusaha maupun lewat oss.go.id. Layanan OSS menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam waktu singkat. Bahkan, pelaku usaha atau investor bisa mengetahui langsung apakah mereka mendapat insentif dan jenis insentif apa yang didapat lewat sistem OSS. “ PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing kita, OSS diharapkan bisa menjadi jawaban dari keluhan pelaku usaha dan investor yang selama ini terkendala hal-hal teknis ketika mengurus perizinan.”tambah Agus.

 

Acara yang digelar di Hotel Al-hanifi Banda Aceh, juga mengundang  narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4 kali dalam setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan perenam bulan sekali (semester).

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan “Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2018 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di Provinsi. (YS).