Bahasa Indonesia, Event, investment

Workshop LKPM Online Bagi DPMPTSP Kab/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018

Banda Aceh, Kamis (30 Agustus 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Belanja Pemerintah, konsumsi, investasi dan neraca perdagangan. Dari semua faktor tersebut hanya investasi yang bisa dipacu terus menerus tanpa batas. Realisasi pertumbuhan investasi ini didapatkan dari laporan rutin yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM oleh semua perusahaan penanaman modal baik secara triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam masa kontruksi maupun secara semesteran bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersil, ini merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui besaran angka realisasi investasi di daerah. Hal tersebut diatas disampaikan oleh Ir. Jonni yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop LKPM Online bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018.

Acara yang digelar di Hotel Alhanifi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Tia Wanodya Chandra Ayu selaku Kasi Primer dan Tersier BKPM RI, Yuyun Kumarsih selaku Kasi Sekunder BKPM RI, Ir Jonni selaku kepala bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMTSP Aceh, dan yang terakhir Azwan, ST, MM selaku staf di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP Aceh.

Tia Wanodya Chandra Ayu dalam paparannya menjelaskan ketentuan penyampaian pelaporan LKPM secara online adalah sesuatu yang mempunyai dasar hukumnya, hal itu terdapat dalam UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 yaitu “setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 34 juga menyebutkan Badan Usaha atau usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Tia menambahkan dalam peraturan BKPM No.

workshop lkpm online

workshop lkpm online

7 Tahun 2018 diatur lagi pada pasal 10 ayat (1) yaitu kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.

Simulasi pengisian LKPM online dibimbing langsung oleh narasumber Yuyun Kumarsih. (YS)