Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +651 23170
Bahasa Indonesia, Event, investment, News

Banda Aceh, Forum Fasilitasi Kemitraan Ukm Dengan Perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang diadakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 bertempat di Hotel Grand Arabia yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh dengan mengundang para undangan yang terdiri dari UKM yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Aceh, Perusahaan BUMN seperti PT. TELKOM Indonesia, Bank MANDIRI dan Bank Negara Indonesia (BNI), serta Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) seperti PT. Surya Panen Subur dan PT. Ujong Neubok Dalam dan Perwakilan Dari Dinas Industri dan Perdagangan Aceh. Forum ini dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris DPMPTSP Aceh, Zulkarnaini, S.E., beliau mengatakan “Diharapkan dapat memberikan dampak positif serta dukungan Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi kerjasama UKM dengan Perusahaan guna mengembangkan kemampuan Usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

 

Setelah acara Pembukaan, Forum dilanjutkan dengan Presentasi dan Diskusi dari berbagai Narasumber yang berasal dari Pemerintah, Konsultan PLUT KUMKM Aceh, dan Perusahaan. Presentasi pertama yang disampaikan oleh Kasi Sekunder Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM RI, Hanafiah, S. Sos., mengangkat tema tentang Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM. Hanafiah membahas Dasar-dasar Hukum yang mendasari bidang usaha diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013  Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta PP No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Selain itu, Hanafiah menjelaskan “Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal Terdiri atas bidang usaha yang terbuka, tertutup, dan terbuka dengan Persyaratan”. Beliau juga menjelaskan bahwa bidang usaha yang mampu melibatkan kemitraan usaha dapat mendatangkan keuntungan dan memperkuat antara pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. “Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM, mendukung pola kemitraan ini dengan mengadakan pelatihan kemampuan kewirausahaan, Matchmaking dalam negeri dan luar negeri, dan monitoring perusahaan PMA dan PMDN yang wajib bermitra” penjelasan Hanafiah.

 

Presentasi Kedua disampaikan oleh Pujo Basuki selaku Konsultan PLUT KUMKM Aceh, dalam pemaparannya Pujo mengambil tema tentang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama/Kemitraan dalam Pembinaan KUMKM Aceh. Pujo menjelaskan “PLUT sendiri merupakan Pusat Layanan Usaha Terpadu yang menjadi program dari Kementerian Koperasi dan UKM yang di Indonesia sendiri telah ada sekitar 49 Kantor PLUT guna memberi pendampingan KUMKM dalam lingkup produksi meliputi akses bahan baku, pemasaran (meliputi informasi pasar, fasilitas akses pasar, promosi dan jaringan pemasaran), pembiayaan (meliputi advokasi dan pendampingan jasa keuangan), kelembagaan (meliputi koperasi, kemitraan, klaster, fasilitas perijinan seperti aplikasi OSS), dan SDM (meliputi pelatihan, pendampingan, akses magang, kerjasama diklat/pendampingan dengan swasta).”

 

Presentasi berikutnya disampaikan oleh Direktur PT. Zio Nutri Prima, Faozi Hikmah. Presentasi ini di kemas dengan berbagi pengalaman dengan UKM di Aceh menambah antusias peserta Forum ini. Faozi menceritakan tentang proses perkembangan usaha puree (bubur) perusahaan ini  yang dimulai sejak Juni 2007 dan masih menggunakan proses produksi secara manual hingga saat ini yang mampu menyuplai hasil produksi ke berbagai perusahaan besar seperti Mayora, ABC, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi terakhir disampaikan oleh Andriansyah selaku Kepala Pabrik Kepala Sawit Amara Plantation (PT. Surya Panen Subur). Andriansyah menjelaskan proses pengolahan kelapa sawit dan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimulai dengan proses penerimaan bahan baku yang berasal dari kebun sendiri dan kebun mitra dari masyarakat sekitar dimana keterlibatan masyarakat ini merupakan salah satu contoh bentuk kemitraan dalam bidang usaha. Selain itu, proses produksi kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) dan limbah yang memiliki nilai guna tinggi seperti limbah tandan kosong yang bermanfaat sebagai pupuk kompos, pulp kertas, dan energi, limbah cangkang untuk arang, karbon aktif, serta limbah serabut untuk energi, pulp kertas, papan partikel.

Setelah pemaparan materi oleh semua narasumber, forum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi oleh para peserta kepada narasumber diantaranya kurangnya keberadaan PLUT di Kabupaten, masa daya simpan untuk produk buah-buahan, permodalan UKM yang masih sulit, dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung perusahaan dalam berbagai proses produksi seperti kemasan dan lain-lain. Selanjutnya, forum ini ditutup dengan one on one meeting dan penandatangan Mou Kerjasama antara pihak UMKM, Perusahaan dan perbankan. (EKA)
0

Bahasa Indonesia, Event, investinaceh, investment, News

Banda Aceh, Rapat Koordinasi yang diadakan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di Ruang Oproom DPMPTSP Aceh, dihadiri oleh pejabat struktural DPMPTSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dan KIA Ladong dengan tujuan membahas rencana investasi dari PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Aceh. PT. Great Giant Pineapple (GPP) ini telah berdiri di Lampung Tengah dan telah berkecimpung di bidang pabrik olahan nenas. Saat ini, produk nenas olahan mereka telah diekspor ke berbagai negara di Asia Selatan dan Afrika. Rencana PT. GGP melakukan investasi di Aceh juga dikemukakan oleh Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri kepada Pemerintah Aceh.

GGP meminta Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi penyediaan lahan pertanian hortikultura dengan minimal lahan 4000 Hektar (Ha) dengan permukaan lahan datar. Selain itu, PT. GGP juga berjanji akan mempekerjakan tenaga kerja berjumlah 1,5 orang pekerja per Ha sehingga total tenaga kerja yang akan terserap berjumlah 6000 orang pekerja ditambah dengan tenaga kerja yang akan terserap di pabrik penyimpanan dan pengepakan milik PT. GGP di KIA Ladong nantinya. Pemilihan KIA Ladong ini dilatarbelakangi dekat dengan Pelabuhan Malahayati dan telah tersedianya berbagai infrastruktur di KIA Ladong, Aceh Besar seperti listrik, air bersih, izin lingkungan dan lain-lain.

Merespon hal tersebut, pada rapat koordinasi ini, PDPA mengharapkan adanya koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,  Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dalam melakukan percepatan penyelesaian status lahan agar nantinya lahan yang akan direncanakan untuk perkebunan PT. GGP ini tidak tumpang tindih (Overlapping) dengan kepemilikan lain. Selain isu penyediaan lahan, keterlibatan masyarakat melalui sistem transmigrasi dan famming juga menjadi salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan lahan untuk PT. GGP di dalam rapat tersebut. (EKA)

0

Bahasa Indonesia, Event

Banda Aceh, Acara Forum Komunikasi PSTP Kabupaten/Kota se Aceh yang diadakan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 di hotel Oasis ini merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan per periode 4 tahun sekali sejak terbentuknya BP2T Aceh dulu. Acara yang dibuka langsung oleh Zulkarnaini, S.E., Sekretaris DPMPTSP Aceh mewakili Kepala DPMPTSP Aceh, dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari Kepala DPMPTSP kabupaten/kota se Aceh dan pejabat struktural di lingkungan DPMPTSP Aceh. Dalam sambutannya diharapkan forum ini dapat berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian terhadap permasalahan dalam penerbitan izin dan non izin sehingga lebih menjadi mudah, sederhana, cepat dan menggunakan aplikasi online. Secara tidak langsung, berdampak untuk peningkatan nilai investasi, pengurangan angka kemiskinan,  penyerapan tenaga kerja, dan pencegahan korupsi.

Hadir selaku narasumber pada acara tersebut Drs. Yudia Ramli, M.Si selaku Kasubdit Fasilitas Pelayanan Umum Kemendagri, dengan membawa materi berjudul “PTSP Prima dalam Mendukung OSS (Online Single Submission)”. Yudia menyebutkan, peran PTSP telah tersebutkan di dalam Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Selain itu, Peran PTSP dalam Implementasi OSS sejak dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan terhadap pemohon yang ingin mendaftar di laman OSS sampai mendapatkan NIB, pengawasan terhadap komitmen pemohon dalam Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional, dan melakukan koordinasi dengan tim teknis.

Forum ini berlangsung sangat baik, terlihat dari antusias para peserta dalam melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait pelimpahan wewenang yang belum semuanya diserahkan dari dinas teknis ke DPMPTSP Kab/kota, nomenklatur penandatanganan izin, implementasi sistem OSS di daerah, Juklak Juknis terkait Permendagri No. 138 Tahun 2017 dan lain-lain.

Acara ini dilanjutkan dengan Pemilihan Pengurus Forum Komunikasi PTSP Periode  2018 – 2021 dengan mengusulkan 5 (lima) orang kandidat ketua yang dipilih langsung oleh para peserta forum. Berdasarkan hasil dari pemungutan suara ini, ditetapkan Abdul Karim selaku Kepala DPMPTSP Kab. Gayo Lues sebagai Ketua, Mawardi selaku Kepala DPMPTSP Kab. Aceh Barat sebagai Wakil Ketua, Abdul Qayyum selaku Kepala DPMPTSP Kota Langsa sebagai Seketaris, dan Ridwansyah selaku Kepala DPMPTSP Aceh Selatan selaku Bendahara. Susunan pengurus ini telah disetujui seluruh peserta forum yang dituangkan dalam berita acara yang akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Aceh. (EKA/08)

 

0

Bahasa Indonesia, Event, investment

Banda Aceh, Kamis (30 Agustus 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Belanja Pemerintah, konsumsi, investasi dan neraca perdagangan. Dari semua faktor tersebut hanya investasi yang bisa dipacu terus menerus tanpa batas. Realisasi pertumbuhan investasi ini didapatkan dari laporan rutin yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM oleh semua perusahaan penanaman modal baik secara triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam masa kontruksi maupun secara semesteran bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersil, ini merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui besaran angka realisasi investasi di daerah. Hal tersebut diatas disampaikan oleh Ir. Jonni yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop LKPM Online bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018.

Acara yang digelar di Hotel Alhanifi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Tia Wanodya Chandra Ayu selaku Kasi Primer dan Tersier BKPM RI, Yuyun Kumarsih selaku Kasi Sekunder BKPM RI, Ir Jonni selaku kepala bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMTSP Aceh, dan yang terakhir Azwan, ST, MM selaku staf di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP Aceh.

Tia Wanodya Chandra Ayu dalam paparannya menjelaskan ketentuan penyampaian pelaporan LKPM secara online adalah sesuatu yang mempunyai dasar hukumnya, hal itu terdapat dalam UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 yaitu “setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 34 juga menyebutkan Badan Usaha atau usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Tia menambahkan dalam peraturan BKPM No.

7 Tahun 2018 diatur lagi pada pasal 10 ayat (1) yaitu kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.

Simulasi pengisian LKPM online dibimbing langsung oleh narasumber Yuyun Kumarsih. (YS)
0

Bahasa Indonesia, Event, investinaceh

Banda Aceh, Rabu (15 Agustus 2018).
 Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh turut mendukung pengembangan pariwisata aceh secara serius di berbagai potensi budaya dan alam. Salah satunya dengan terselenggaranya kegiatan Tourism Business Matching dan Famtrip selama 3 hari terhitung tanggal 13-15 Agustus 2018 yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 yang diikuti 24 peserta top table yang terdiri dari 47 peserta buyer dan seller yang berasal dari Aceh, Vietnam, Malaysia, Turki, Thailand, Jepang, Jakarta, Palembang, Riau, Medan, dan Bandung.

Acara puncak  kegiatan Aceh Tourism Business Matching dan Famtrip yang diadakan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Seksi Aceh Tourism Business Matching dan Famtrip, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, Amiruddin Tjoet Hasan mewakili Kepala DPMPTSP Aceh selaku Ketua Seksi, dimana di dalam kata-kata sambutannya menyebutkan Pemerintah Aceh sangat semangat untuk membawa Aceh menjadi destinasi budaya unggulan. Aceh sendiri sudah dikenal, dikunjungi, dan dirasakan keunikannya oleh para pelancong dari berbagai latar belakang kebudayaan dunia. Sebagaimana diketahui, Aceh telah meraih berbagai penghargaan kompetisi Pariwiasata Halal Nasional pada Tahun 2016, yaitu sebagai destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai Airport Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik. Selain itu, Aceh juga mendapat penghargaan pada Halal Tourism Award pada tahun 2016, yaitu Aceh sebagai World’s Halal Cultural Destination dan Worid’s Best Airport for Halal Travellers.

Untuk itu, Pemerintah Aceh terus melakukan pengembangan pariwisata secara secara serius dan terencana sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPN) dan dirincikan lagi dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA). Sejalan dengan hal tersebut, beberapa daerah telah dipersiapkan menjadi destinasi wisata di Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Singkil, Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten lain yang memiliki potensi pariwisata. Pemerintah Aceh menawarkan investasi pembangunan sarana pendukung wista, seperti hotel, resort, restoran dan lainnya, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang lahannya sudah clear and clean, dengan perizinan yang cepat dan insentif yang menguntungkan dunia usaha.


Pengembangan pariwisata ini tidak terlepas dari peran para pebisnis sektor pariwisata seperti travel agent, tour planner, event organizer, MICE service provider, serta para pelaku usaha lainnya sehingga dengan adanya acara Tourism Business Matching dan Famtrip ini menjadi ajang yang sangat selektif bagi semua pihak, para seller dan buyer untuk menemukan calon mitra bisnis potensial. Pemerintah Aceh mengharapkan acara ini dan kegiatan Famtrip dapat memperluas jaringan bisnis para pebisnis sektor pariwisata dengan pangsa pasar, mitra usaha, dan destinasi baru agar kebudayaan Aceh tetap lestari, tapi juga dapat memberikan multiplyer effect bagi gerak roda ekonomi masyarakat Aceh. (EK)
0

Bahasa Indonesia, Event
Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh menjadi keynote speaker atau pembicara utama dalam pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (CIMT-GT) di Banda Aceh, Rabu 8 Agustus 2018. Pertemuan itu membahas rencana aksi Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan Visi Kota Hijau.

Nova Iriansyah mengatakan, topik yang dibahas dalam pertemuan itu sangat relevan dengan program pemerintah Aceh yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Aceh Green). 

“Kami juga tentu sangat berharap, konsep pembangunan

berbasis Aceh Green ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan kota-kota hijau (Green City) di sejumlah wilayah, sehingga visi Aceh Green yang dijalankan di tingkat provinsi diperkuat lagi dengan keberadaan cities greendi wilayah perkotaan,” kata Nova Iriansyah.

Aceh Green adalah salah satu visi pembangunan Aceh. Karena itu, Nova mengatakan, pihaknya menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk diseimbangkan dengan laju pembangunan yang sedang berjalan.

“Visi Aceh Green pada dasarnya bukan hanya ditujukan untuk menjaga keseimbangan alam Aceh, tapi juga untuk mendukung semangat dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi isu dunia internasional saat ini,” kata Nova.

Isu perubahan iklim penting dibicarakan sebagai bagian antisipasi dini kerusakan lingkungan. Karenanya, pertemuan IMT-GT penting untuk memembicarakan konsep pembangunan dengan visi hijau guna mengatasi kejadian ekstrim dari perubahan iklim tersebut.

Dalam pertemuan Governour’s Climate and Forest yang berlangsung di Bali, Denmark, Amerika dan Paris, pada tahun 2009 hingga 2015, sejumlah negara maju mengusulkan agar negara-negara berkembang yang masih memiliki tutupan hutan luas agar menerapkan semangat green vision dalam konsep pembangunannya.

Indonesia termasuk yang diharapkan mendukung semangat itu, sebab Indonesia masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Di Indonesia, salah satu hutan yang memiliki titipan luas adalah Aceh. Di mana ada 3,5 juta hektar hutan yang masih hijau, terdiri dari sekitar 2 hektar hutan lindung dan sekitar 638 ribu hektar hutan produksi.

Untuk mendukung semangat itu, gubernur Aceh kemudian menerbitkan Instruksi Nomor 5 tahun 2007 tentang moratorium logging di seluruh kawasan hutan Aceh. Tujuannya adalah mempertahankan sistem penopang kehidupan, menguatkan kapital sosial masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Selebihnya adalah untuk menjaga keasrian hutan dan terpulihkannya fungsi hutan yang terdegradasi melalui restorasi dan penghutanan kembali lahan kritis. Semangat moratorium itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh menjalankan visi Aceh Green.

“Aceh Green merupakan landasan bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif bencana,” kata Nova.  [Humas-Aceh]
0

Bahasa Indonesia

aulia sofyan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Aceh Aulia Sofyan mengatakan perlu jawaban komprehensif menyangkut realisasi investasi di Aceh. Sebab, menurut dia, menggalakkan investasi merupakan pekerjaan lintas sektor.

“Jadi, ketika ada yang tanya investasi, bukan DPMPTSP sendiri yang jawab,” kata Aulia saat dimintai tanggapannya tentang pertanyaan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, H. E. Mrs Pdivi Hiltunen-Toivio kepada Ketua DPRA Muharuddin, kenapa hingga saat ini Aceh belum dilirik oleh investor.

Aulia mengatakan, menjawab persoalan realisasi investasi juga bisa dari beberapa perspektif. Dia sendiri memilih untuk menjelaskan dari perspektif promosi.

Kepada BERITAKINI.CO, Aulia menjelaskan panjang lebar secara tertulis promosi yang sudah dilakukan SKPA yang dia pimpinnya. Tak lupa pula dia memasukkan beberapa pencapaian DPMPTSP Aceh.

Menurut Aulia, DPMPTSP Aceh telah melakukan serangkaian promosi baik dalam dan luar negeri untuk menggaet investor supaya mau menanamkan modalnya di Tanah Rencong.

Pada 2017 lalu, misalnya, DPMPTSP Aceh melakukan kegiatan promosi luar negeri di beberapa negara, namun berdasarkan undangan dari penyelenggara, seperti kegiatan trade, torism and investment (TTI) forum.
“Kehadiran kita untuk memperkenalkan potensi investasi apa saja yang dapat dikembangkan di Aceh, adanya jaminan keamanan dari pemerintah, lahan yang clear and clean, incentive dan kemudahan yang diberikan, jaminan ketersediaan tenaga kerja (skill dan unskill), dan infrastruktur pendukung (jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan energi dan air bersih),” katanya.

Hal yang sama juga dilakukan untuk menarik investasi dalam negeri. Aulia bahkan mengatakan, DPMPTSP Aceh malah sudah melakukan misi investasi dengan sistem jemput bola ke perusahaan-perusahaan bonafit di Jakarta, seperti PT Jababeka. Perusahaan ini, kata Aulia, telah melakukan kerjasama dengan Pemko Banda Aceh.
“Ada PT Jaya Saka Aceh, saat ini mereka sudah mengurus akte pendirian perusahaan, dan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat ketersediaan lahan untuk lahan inti untuk membangun pabrik gula di wilayah Bireuen dan Bener Meriah,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, promosi yang dilakukan tak serta merta serta merta bisa merealisasikan investasi. Sebab, katanya, investor membutuhkan data dan informasi yang akurat tentang rencana investasi yang akan dikembangkan.
“Adanya minat investor untuk tahu lebih lanjut tentang potensi investasi merupakan sebuah keberhasilan dalam aktivitas promosi, dengan adanya minat maka mereka akan melakukan kunjungan ke Aceh. Dengan begitu, poin pertama kita berhasil meningkatkan angka destinasi turis asing ke Aceh, yang mendatangkan multiplier efek bagi Aceh, flight, reservasi hotel, makan, transportasi, oleh-oleh dan lainnya,” kata dia.



sumber:

http://beritakini.co/

0

Bahasa Indonesia

BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta SKPA yang terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, membantu Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) untuk mempercepat investor berinvestasi di kawasan tersebut. SKPA itu antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

“SKPA harus membantu BUPP mempercepat perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT Pelindo, PIM, Pertamina dan PDPA atau PT Patriot Nusantara Aceh (Patna). Berikan layanan yang cepat, tepat, dan mudah,” ujar Nova seusai memanggil Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dr Aulia Sofyan SSos MSi, ke Rumah Dinas Plt Gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, Selasa (7/8).

Pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah, menurut Nova, akan membantu investor mempercepat realisasi rencana investasinya di KEK Arun. “Untuk pengurusan izin, serahkan kepada administrator KEK Arun yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat, Provinsi Aceh, Pemkab Aceh Utara, dan Pemko Lhokseumawe,” sarannya. Nova juga meminta administrator KEK Arun lebih aktif lagi mengundang investor untuk berinvestasi di KEK Arun.

Menurut data dari BPS dan BI, 79 perusahaan asing belum melakukan follow up investasi di Aceh. “Ini perlu dikejar dan diajak kembali. Hal itu penting untuk membuktikan kepada calon investor lokal, serta dalam dan luar negeri yang mau berinvestasi ke KEK Arun bahwa tak ada pungli serta pelayanan mudah dan memuaskan,” jelasnya.

Sementara Aulia Sofyan mengatakan, banyak perusahaan yang ingin berinvestasi di KEK Arun. Salah satunya, PT Aceh Makmur Bersama yang ingin mendirikan kilang penampungan CPO. Dari empat perusahaan pengusul pembentuk KEK Arun yaitu PDPA, PT PIM, PT Pelindo I, dan Pertamina, Pelindo merupakan perusahaan yang terbanyak sudah melakukan kerja sama.

Empat perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT Pelindo I yaitu PT Aceh Makmur Bersama yang berencana membangun tangki CPO di dekat Pelabuhan Arun, PT Sinergi Tangguh Alam Raya (STAR) yang akan membangun usaha playwood, PT East Continen Gas Indonesia yang akan membangun usaha LPG Pressurised dan pabrik botting LPG, PT Prosperity Building Material yang berencana membangun pabrik pengantongan semen.

Sementara PT Patna sebagai BUPP KEK Arun sudah melakukan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk operasional barang milik negara di KEK Arun, seperti kilang LNG Arun.

KEK Arun itu rencananya meliputi kawasan Kilang Arun seluas 1.840,8 hektare, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara seluas 582,08 hektare, dan Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara seluas 199,6 hektare. Menurut PT Patna, kata Aulia, kini ada beberapa perusahaan yang sudah berencana memulai kegiatan investasinya.

Seperti PT Prima Inti Medika yang bergerak di bidang rumah sakit, sudah operasional. PT PIM akan membangun pabrik pupuk NPK, PA, dan SA. Lalu, PT Aksa yang akan membangunan pembangkit listrik 500 MW, dan PT Sinergi Tangguh Alam Raya, akan membangun industri pengolahan kayu, serta PT KAA juga sudah mulai direnovasi agar bisa beroperasi kembali.(her)

sumber:
http://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/skpa-diminta-bantu-investor-berinvetasi-di-kek-arun.
Editor: bakri
0

Bahasa Indonesia

Banda Aceh, Selasa (31 Juli 2018). Target realisasi investasi yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI.

Sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, pelaku usaha bisa mengurus perizinan baik melalui lembaga yang sejak lama menangani pengajuan perizinan berusaha maupun lewat oss.go.id. Layanan OSS menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam waktu singkat. Bahkan, pelaku usaha atau investor bisa mengetahui langsung apakah mereka mendapat insentif dan jenis insentif apa yang didapat lewat sistem OSS. “ PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing kita, OSS diharapkan bisa menjadi jawaban dari keluhan pelaku usaha dan investor yang selama ini terkendala hal-hal teknis ketika mengurus perizinan.”tambah Agus.

 

Acara yang digelar di Hotel Al-hanifi Banda Aceh, juga mengundang  narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4 kali dalam setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan perenam bulan sekali (semester).

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan “Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2018 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di Provinsi. (YS).
0

Bahasa Indonesia, Event

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah secara resmi membuka pertemuan ke 11 Indonesian-Malaysian- Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Wroking Group on Tourism atau Kelompok Kerja Wisata Indonesia-Malaysia-Thailand ke 11 di Hotel Hermes, Jumat (27/07/2018). 


Pertemuan tersebut akan membahas berbagai langkah kerjasama untuk peningkatan sektor pariwisata di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand.


“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Delegasi Malaysia, Thailand, dan semua delegasi terhormat yang datang untuk berpartisipasi dan berbagi dalam acara hari ini,” kata Nova.


Kesempatan ini kata Nova dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dan promosi wisata bahari segitiga emas Saphula (Sabang-Phuket-Langkawi).


“Secara spesifik misalnya, pendirian Yacht Club di Phuket, kemudian di Sabang dan Langkawi, nanti mereka inilah yang akan mempromosikan tiga lokasi tersebut ke dunia Internasional,” ujar Nova.


Pemerintah Provinsi dan Negara dari ketiga negara ini kata Nova harus berbagi informasi, praktik terbaik, dan pengalaman berharga lainnya untuk membuat kerjasama yang lebih baik untuk proyek dan program IMT-GT di masa mendatang.


“Kita ingin apa yang sudah dilakukan di Langkawi dan Phuket agar juga dilaksanakan di Sabang,” ujar Nova.

Lebih lanjut kata Nova, peserta IMT-GT harus mencurahkan perhatian dan upaya untuk membuat proses partisipasi kerjasma  IMT-GT lebih efesien, proaktif dan Inovatif.


“Saya mengusulkan, paling tidak untuk permulaan agenda yang jelas dan program kerja pertemuan para ktua dan para gubernur harus dirumuskan,” kata Nova.


Nova meyakini pertemuan IMT-GT akan menjadi platform yang sangat baik untuk kerjasama kedepan, khususnya Aceh dan dapat memajukan hubungan yang saling menguntunkan antara provinsi anggota IMT-GT, Asean dan provinsi lainnya.


Untuk diketahui, Indonesia-Malasysia-Thailand Growth Triangle Working Group Meeting merupakan kelompok kerja yang bertugas untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan kesepakatan kerja sama sektor pariwisata di wilayah IMT-GT. [Humas-Aceh]




0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 6NEXT POSTS