Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +651 23170
Bahasa Indonesia, Events, News

Banda Aceh, Minggu (20 Agustus 2017). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
yang setiap tahunnya mengadakan event untuk pariwisata Aceh, kembali
menyelenggarakan event dengan tema “Aceh Internasional Halal Food Festival (AIHFF)
tahun 2017. Event yang berlangsung di Taman Sari – Banda Aceh ini berlangsung dari
tanggal 18 s.d 20 Agustus 2017. Event ini juga merupakan salah satu bagian dari
program kerjasama dalam IMT-GT untuk pengembangan Halal Tourism. Peserta yang
turut hadir dari negara peserta IMTGT yaitu Malaysia dan Thailand. Disamping itu
peserta yang hadir dari Indonesia seperti Provinsi Sumatera Utara dan seluruh
Kabupaten/Kota di Aceh, membawa aneka kuliner yang menjadi andalannya untuk
diperkenalkan sekaligus dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Acara pembukaan dimulai dengan Khanduri Leumang, masyarakat yang hadir dapat
menikmati Leumang secara cuma-cuma. Pada hari kedua terdapat coffee meeting 3
negara IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand) yang membahas mengenai
peningkatan ekonomi halal, dalam rangka meningkatkan pendapatan provinsi Aceh dan
peningkatan ekonomi masyarakat memerlukan program jangka pendek, menengah dan
panjang dengan inti Halal Tourism, Halal Foods, Halal Herbal Products, Halal Services.

DPMPTSP Aceh agar segera membuat outline dari hasil coffee meeting. Saran-saran
dipertimbangkan sesuai visi misi, rencana aksi dan dana. Pastikan pemerintah (SKPA
terkait), asosiasi pengusaha mengimplementasikan serta memfollow up agar berjalan
sebagaimana mestinya.

Delegasi dari Malaysia diketuai oleh Ketua JBC IMT-GT Malaysia, Datok Fauzi Naim
beserta dengan pengusaha Alhadad yang bergerak di sektor halal food industri.
Delegasi dari Thailand diikuti oleh pusat study halal Bangkok (Halal science center) dari
universitas Chulalongkorn Bangkok. Diharapkan dengan kehadiran peserta IMT-GT
pada AIHFF 2017, wisata halal dan kuliner di Aceh menjadi lebih dikenal serta semakin
meningkatnya minat dari Thailand dan Malaysia berkunjung ke Aceh. Dari sektor
investasi diharapkan adanya minat dari para stakeholder yang tergabung dalam
kerjasama IMT-GT ini dapat membangun industri-industri makanan lainnya. Terlebih
saat ini Aceh telah memiliki KEK Arun, yang merupakan kawasan industri terpadu,
dapat mengajak para pelaku bisnis yang ada di kawasan kerjasama IMT-GT dapat
berinvestasi di KEK Arun.

AIHFF 2017 menghadirkan makanan khas Aceh, makanan Nasional, dan makanan
Internasional. Adapun acara lainnya seperti kompetisi memasak, “ngopi merdeka”
dalam rangka HUT RI ke 72 tahun serta berbagai lomba lainnya dengan tujuan
menambah semaraknya event ini. Pada hari terakhir, mengusung 1074 hidang talam
dan dilanjutkan makan bersama berhasil memecahkan penghargaan Rekor MURI
“1000 talam” yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT

didampingi Ketua DPRA, Wali Kota dan Wakil Walikota Banda Aceh, ketua DPRK
Banda Aceh, serta Kepala DISBUDPAR Aceh. Tahun ini Aceh telah dua kali
mendapatkan Rekor MURI, yang pertama Tarian Saman dengan Penari terbanyak
12.000 orang di gayo Lues, dan saat ini kembali mendapatkan Rekor MURI untuk
kategori Hidangan 1000 talam. “Saya sangat mengapresiasi Walikota dan Wakil
Walikota Banda Aceh dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara hari
ini. Sangat mendukung untuk diadakan event-event lainnya di Aceh yang menunjang
pariwisata Aceh serta memajukan Aceh”, ujar Wagub dalam sambutannya.

Disesi akhir sore sebelum penutupan akan diselenggarakan Khenduri Sate Matang dan
Sie Reboh, yang akan diberikan secara gratis untuk pengunjung. Setelah sebelumnya
juga ada pembagian 1200 cangkir kopi gratis bagi masyarakat yang datang di acara
AIHFF 2017. Event ini mendapat sambutan luar biasa baik dari para peserta maupun
masyarakat karena baru pertama kali diadakan dan sangat berguna menambah
pengetahuan tentang kuliner Aceh khususnya dan serta makanan halal dari negara
Malaysia dan Thailand yang sangat beragam dan jajanan nasional yang banyak
digandrungi saat ini. Bahkan salah satu pengunjung menuturkan, sudah tiga kali datang
selama acara ini berlangsung sebab sangat menarik dan tentunya suasana yang
dihadirkan sangat nyaman, bersih dan teratur. (MJ).

0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (09 Agustus 2017). Merujuk pada target realisasi investasi yang
terus meningkat setiap tahunnya, menjadi dasar untuk terus memperbaiki regulasi
perizinan. Untuk itu koordinasi tentang fungsi pemantauan, pembinaan dan
pengawasan menjadi tugas penting yang harus dikerjakan bersama, ujar Agus Joko
Saptono SP.ME, Selaku Direktur Wilayah I BKPM RI. Terobosan dalam perizinan yang
saat ini telah dijalankan BKPM adalah izin investasi 3 jam dan KLIK (Kemudahan
Layanan Investasi Langsung Konstruksi).

Dalam kesempatan yang sama pula, beliau menyebutkan setelah pemberian izin,
perusahaan harus dikawal untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut.
Disamping itu, perlu adanya tim task force yang membantu dalam mempercepat
realisasi investasi di Aceh. Untuk perusahaan wajib diberi hak akses SPIPISE agar
mempermudah dalam merekap realisasi investasi. Hal ini dibarengi dengan pelayanan
perizinan yang akan distandarisasi diseluruh daerah. Kendala investasi dari eksternal
antara lain perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, penguatan mata
uang dollar; dari segi internal meliputi perizinan tumpang tindih, pembebasan lahan,
terbatasnya sarana/prasarana, SDM yang belum memadai, energi listrik yang masih
terbatas, insentif perizinan, dan pembiayaan.

Acara yang digelar di Grand Permata Hati hotel Banda Aceh, juga mengundang
sebagai narasumber Tia Wanodya CA, selaku Kasi sektor Primer dan Tersier wialyah
Aceh, Sumut dan Sumbar Direktorat wilayah I BKPM RI. Perusahaan yang telah
memiliki izin dalam masa konstruksi wajib laporkan LKPM sebanyak 4kali dalam
setahun (pertriwulan) dan jika perusahaan telah beroperasi wajib mengirimkan laporan
perenam bulan sekali (semester). Target realisasi investasi Aceh untuk tahun 2017
sebesar RP 5,3 Triliun, hal ini berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan.
Realisasi investasi hingga Juni 2017 berdasarkan lokasi untuk Aceh PMDN berada di
peringkat 21, dan PMA berada di peringkat 34 dari seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ini, Aceh masih sangat jauh capaian realisasi investasi untuk tahun ini, maka
diharapkan kepada semua yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi hari ini untuk
mendapat perhatian serius dalam mengejar capaian realisasi. Disamping narasumber
dari BKPM RI, Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini juga
menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Aceh, yaitu Marzuki, SH selaku Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, dengan judul
paparan “Peran DPMPTSP Aceh dalam menentukan arah kebijakan Perizinan dan Non
Perizinan di Aceh.

Kondisi Perizinan dan Non perizinan saat ini sudah banyak berubah
setelah keluarnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana izin
yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan UU nomor 23 tahun 2014
sudah menjadi kewenangan provinsi, ujar Marzuki.

Pemaparan pada sesi terakhir, disampaikan oleh Ir. Jonni, selaku Kepala Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, dengan judul paparan
“Kapan peran Dalak dimulai?”. Dalam paparan tersebut Jonni, menyampaikan bahwa
peran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimulai sejak izin prinsip
perusahaan diterbitkan maka pembinaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan.

Para peserta yang hadir pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal tahun 2017 ini, antara lain DPMPTSP kab./Kota dan SKPA terkait di
Provinsi. Salah satu peserta yang hadir mempertanyakan proses perizinan yang
tumpang tindih dan izin sektor terhadap wilayah khusus, seperti di BPKS dengan Tata
Cara pengeluaran izin untuk perusahan yang membuka cabang di Aceh. (MJ).
0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Selasa (15 Agustus 2017). Sosialisasi Sistem Informasi Potensi
Investasi Daerah (SIPID) bagi Kabupaten/Kota bertujuan untuk memetakan potensi
investasi daerah. Hal ini berguna untuk memberi kemudahan bagi calon investor dalam
mendapatkan informasi detil mengenai peluang investasi yang terdapat di daerah
tersebut. Hal ini disampaikan oleh Pak Dhanang Widananto selaku Kepala Seksi Sektor
Industri Logam Mesin Transportasi & Telematika, Direktorat Pengembangan Potensi
Daerah.

Selain itu beliau juga menyarankan agar Kabupaten/Kota segera mengisi
potensi investasi yang terdapat di daerahnya masing-masing ke dalam SIPID, karena
calon investor sekarang ini sudah sangat maju dalam mencari lokasi investasi dengan
menggunakan internet. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan calon investor untuk
mempermudah mencari lokasi sebelum para investor datang langsung.


Sosialisasi SIPID yang dilaksanakan di Grand Nanggroe Hotel pada Selasa (15/08)
juga menghadirkan pemateri bapak Tunggul Wijayanto yang menjabat sebagai Analis
Pengembangan Potensi Daerah, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI.
Selain memparkan mengenai SIPID beliau juga langsung memberikan simulasi cara
mengakses dan menggunakan SIPID bagi Kabupaten/Kota yang hadir. Kabupaten/Kota
yang belajar mengakses SIPID terlihat cukup bersemangat dalam mempelajari
penginputkan data potensi daerah namun karena masih terbatasnya data yang dimiliki
Kabupaten/Kota menjadi kendala tersendiri sehingga informasi yang ditampilkan belum
lengkap.


Para peserta dapat langsung berdiskusi dengan pemateri, salah satunya adalah
peserta dari Aceh Selatan, Mil Amshal yang bertanya mengenai kebijakan pemerintah
tentang harga yang sesuai untuk komoditi hasil Sumber Daya Alam di Aceh Selatan.
Karena ada kesenjangan harga komoditi antara petani dan Investor/agen. “Masalah ini
tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Harus melibatkan dinas terkait, DPMPTSP
Provinsi bisa bekerja sama dengan Dinas Perkebunan bagaimana pemecahan
masalahnya agar mendapat solusi yang terbaik, dan juga bisa diteruskan kepada
Kementerian ”jawab Pak Dhanang.


Peserta lainnya dari sabang menanyakan tentang kemungkinan jika Pemko Sabang
melakukan kajian tentang pariwisata dan berkonsultasi dengan BKPM. Menurut
pemateri, Dhanang, BKPM pernah melakukan kajian di Kabupaten Bener Meriah Tahun
2012 tentang Pembangkit Listrik Geothermal. Namun mereka akan mengupayakan
menyampaikan hal ini kepada Subdit yang terkait agar Aceh dimasukkan dalam kajian
Investasi. Acara ini dibuka oleh Sekretaris DPMPTSP Aceh, Bapak Zulkarnaini, dan
dimoderatori oleh Bapak Zulkifli Hamid selaku Kasi. Deregulasi Penanaman Modal.
(MJ, YS).
0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Kamis (03 Agustus 2017). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh mengadakan Workshop LKPM Online yang dilaksanakan di Hotel Permata Hati Banda Aceh yang diikuti oleh aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan yang telah melakukan penanaman modal di Provinsi Aceh.

Kepala DPMPTSP Aceh dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris DPMPTSP Aceh, Bapak Zulkarnaini, SE. menyampaikan bahwa Pelatihan ini bertujuan agar terdapat penyeragaman pemahaman mengenai proses pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan pelaku usaha diharapkan dapat melaporkan LKPM tepat waktu. “Peserta yang mengikuti workshop LKPM hari ini harus aktif dan serius untuk menimba ilmu dan memberi kontribusi yang banyak serta bisa menyampaikan LKPM secara tepat waktu. Sekembalinya ke daerah masing-masing dapat mendiskusikan atau membagikan ilmu yang didapat kepada kawan-kawan yang lain di Kabupaten/Kota”Ujar Pak Zulkarnaini, SE.

Pada Acara tersebut menghadirkan Narasumber dari BKPM RI (Direktorat Wilayah I Deputy Bidang Dalak Penanaman Modal BKPM RI), yaitu Bapak Abey Bahder Jamal selaku Kasubdit Wilayah Aceh Sumut dan Sumbar, yang menjelaskan tentang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Kemudian Narasumber yang menyampaikan tentang prosedur dan tata cara pengisian LKPM Online adalah Ari Cahyono, ST selaku Staf Pusdatin di BKPM RI.

Peserta dari DPMPTSP Kabupaten/Kota terlihat serius dan antusias dalam mengikuti workshop ini. Hal ini ditandai dengan munculnya beragam pertanyaan dan argumen yang dipaparkan oleh peserta mengenai LKPM Online. Peserta dari Aceh Jaya yang bernama Tia mengatakan permasalahan yang sering dijumpai adalah masyarakat malas melaporkan LKPM karena tidak ada punishment dan kurangnya edukasi tentang LKPM. Sedangkan setiap ada sosialisai seperti ini mereka malas untuk mengikutinya. “Berapapun nilai investasi sebaiknya dilaporkan. Kita sebagai pemerintah dituntut untuk mengedukasi perusahaan untuk melaporkan LKPM dengan nyaman dan tanpa adanya hambatan”Ujar Pak Ari Cahyono, ST.

Sementara salah satu peserta yang perusahaannya bergerak disektor Kontraktor Leveransier mengatakan tidak melihat kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha yang bergerak di bidang ekspor. Namun hal ini dijelaskan oleh Bapak Ari, cukup banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Seperti pengurangan bea masuk pada saat impor barang modal dan bahan baku. Untuk mendapatkan fasilitas ini pengusaha wajib mengajukan dalam bentuk master list. (YS).
0

Bahasa Indonesia, Events, News
Banda Aceh, Rabu (26 Juli 2017). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal yang telah ditetapkan. Provinsi Aceh telah menetapkan RUPM pada tahun 2014, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Aceh baru 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Sedangkan 6 (enam) Kabupaten/Kota baru dianggarkan tahun 2017 dan masih proses pembahasan serta naskah akademik. Namun masih tersisa 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang belum teridentifikasi RUPM nya.

Hal diatas disampaikan oleh, Ibu Syarifah, selaku Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dalam acara Workshop Penyusunan RUPM Kabupaten/Kota. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Jakfaruddin, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP, mewakili Kepala DPMPTSP. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (26/07) mengambil tempat di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber dari BKPM RI, Ali Fauzi, ST, M.Kom, selaku Kasubdit Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka. beliau menjelaskan baru 21 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan RUPM dengan persentase sekitar 62%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menetapkan RUPMK baru sebanyak 59 Kabupaten/Kota dengan persentase 11%. Masih banyaknya provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RUPM tentu akan menghambat pertumbuhan pembangunan dan tentunya daerah akan rugi.
Peserta yang berasal dari DPMPTS Kab./Kota dan Bappeda Kab./Kota tersebut cukup antusias dalam mengikuti workshop, hal ini ditandai dengan aktifnya para peserta dalam bertanya dan memberi argumen mengenai RUPM.

Salah satu peserta dari Kota Lhokseumawe yang bernama Sari Anita mengatakan RUPM sudah ada dan sedang direvisi sesuai dengan nomenklatur. DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan juga Bappeda Kota Lhokseumawe berencana membentuk Tim Khusus untuk penyusunan RUPM. Akan tetapi mereka terkendala dengan pemahaman tentang tahap-tahap penyusunan RUPM.

Sedangkan Bapak Muhammad Faisal dari DPMPTSP Kabupaten Aceh Timur bertanya mengenai sumber data apa saja yang menunjang pembuatan RUPM. Menurut narasumber data tersebut dapat diperoleh dari DPMPTSP Aceh atau BPS Provinsi atau Kabupaten/Kota, sedangkan Bappeda hanya sebagai fasilitator.

Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Renaldi (Kabupaten Aceh Barat Daya) mengenai sumber dana dalam pembuatan RUPMK dan data apa saja yang dapat diberikan Bappeda untuk membantu proses pembuatan RUPMK. “Sumber dana berasal dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari RENSTRA”, Ujar Pak Ali Fauzi. (MJ, YS).
0