Jl. Ahmad Yani, No. 39, Peunayong - Banda Aceh Phone: +651 23170
Bahasa Indonesia, Event, investment, News

Banda Aceh, Forum Fasilitasi Kemitraan Ukm Dengan Perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang diadakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 bertempat di Hotel Grand Arabia yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh dengan mengundang para undangan yang terdiri dari UKM yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Aceh, Perusahaan BUMN seperti PT. TELKOM Indonesia, Bank MANDIRI dan Bank Negara Indonesia (BNI), serta Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) seperti PT. Surya Panen Subur dan PT. Ujong Neubok Dalam dan Perwakilan Dari Dinas Industri dan Perdagangan Aceh. Forum ini dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris DPMPTSP Aceh, Zulkarnaini, S.E., beliau mengatakan “Diharapkan dapat memberikan dampak positif serta dukungan Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi kerjasama UKM dengan Perusahaan guna mengembangkan kemampuan Usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

 

Setelah acara Pembukaan, Forum dilanjutkan dengan Presentasi dan Diskusi dari berbagai Narasumber yang berasal dari Pemerintah, Konsultan PLUT KUMKM Aceh, dan Perusahaan. Presentasi pertama yang disampaikan oleh Kasi Sekunder Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM RI, Hanafiah, S. Sos., mengangkat tema tentang Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM. Hanafiah membahas Dasar-dasar Hukum yang mendasari bidang usaha diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013  Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta PP No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Selain itu, Hanafiah menjelaskan “Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal Terdiri atas bidang usaha yang terbuka, tertutup, dan terbuka dengan Persyaratan”. Beliau juga menjelaskan bahwa bidang usaha yang mampu melibatkan kemitraan usaha dapat mendatangkan keuntungan dan memperkuat antara pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. “Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha BKPM, mendukung pola kemitraan ini dengan mengadakan pelatihan kemampuan kewirausahaan, Matchmaking dalam negeri dan luar negeri, dan monitoring perusahaan PMA dan PMDN yang wajib bermitra” penjelasan Hanafiah.

 

Presentasi Kedua disampaikan oleh Pujo Basuki selaku Konsultan PLUT KUMKM Aceh, dalam pemaparannya Pujo mengambil tema tentang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama/Kemitraan dalam Pembinaan KUMKM Aceh. Pujo menjelaskan “PLUT sendiri merupakan Pusat Layanan Usaha Terpadu yang menjadi program dari Kementerian Koperasi dan UKM yang di Indonesia sendiri telah ada sekitar 49 Kantor PLUT guna memberi pendampingan KUMKM dalam lingkup produksi meliputi akses bahan baku, pemasaran (meliputi informasi pasar, fasilitas akses pasar, promosi dan jaringan pemasaran), pembiayaan (meliputi advokasi dan pendampingan jasa keuangan), kelembagaan (meliputi koperasi, kemitraan, klaster, fasilitas perijinan seperti aplikasi OSS), dan SDM (meliputi pelatihan, pendampingan, akses magang, kerjasama diklat/pendampingan dengan swasta).”

 

Presentasi berikutnya disampaikan oleh Direktur PT. Zio Nutri Prima, Faozi Hikmah. Presentasi ini di kemas dengan berbagi pengalaman dengan UKM di Aceh menambah antusias peserta Forum ini. Faozi menceritakan tentang proses perkembangan usaha puree (bubur) perusahaan ini  yang dimulai sejak Juni 2007 dan masih menggunakan proses produksi secara manual hingga saat ini yang mampu menyuplai hasil produksi ke berbagai perusahaan besar seperti Mayora, ABC, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi terakhir disampaikan oleh Andriansyah selaku Kepala Pabrik Kepala Sawit Amara Plantation (PT. Surya Panen Subur). Andriansyah menjelaskan proses pengolahan kelapa sawit dan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimulai dengan proses penerimaan bahan baku yang berasal dari kebun sendiri dan kebun mitra dari masyarakat sekitar dimana keterlibatan masyarakat ini merupakan salah satu contoh bentuk kemitraan dalam bidang usaha. Selain itu, proses produksi kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) dan limbah yang memiliki nilai guna tinggi seperti limbah tandan kosong yang bermanfaat sebagai pupuk kompos, pulp kertas, dan energi, limbah cangkang untuk arang, karbon aktif, serta limbah serabut untuk energi, pulp kertas, papan partikel.

Setelah pemaparan materi oleh semua narasumber, forum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi oleh para peserta kepada narasumber diantaranya kurangnya keberadaan PLUT di Kabupaten, masa daya simpan untuk produk buah-buahan, permodalan UKM yang masih sulit, dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung perusahaan dalam berbagai proses produksi seperti kemasan dan lain-lain. Selanjutnya, forum ini ditutup dengan one on one meeting dan penandatangan Mou Kerjasama antara pihak UMKM, Perusahaan dan perbankan. (EKA)
0

Bahasa Indonesia, Event, investinaceh, investment, News

Banda Aceh, Rapat Koordinasi yang diadakan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di Ruang Oproom DPMPTSP Aceh, dihadiri oleh pejabat struktural DPMPTSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), dan KIA Ladong dengan tujuan membahas rencana investasi dari PT. Great Giant Pineapple (GGP) di Aceh. PT. Great Giant Pineapple (GPP) ini telah berdiri di Lampung Tengah dan telah berkecimpung di bidang pabrik olahan nenas. Saat ini, produk nenas olahan mereka telah diekspor ke berbagai negara di Asia Selatan dan Afrika. Rencana PT. GGP melakukan investasi di Aceh juga dikemukakan oleh Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri kepada Pemerintah Aceh.

GGP meminta Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi penyediaan lahan pertanian hortikultura dengan minimal lahan 4000 Hektar (Ha) dengan permukaan lahan datar. Selain itu, PT. GGP juga berjanji akan mempekerjakan tenaga kerja berjumlah 1,5 orang pekerja per Ha sehingga total tenaga kerja yang akan terserap berjumlah 6000 orang pekerja ditambah dengan tenaga kerja yang akan terserap di pabrik penyimpanan dan pengepakan milik PT. GGP di KIA Ladong nantinya. Pemilihan KIA Ladong ini dilatarbelakangi dekat dengan Pelabuhan Malahayati dan telah tersedianya berbagai infrastruktur di KIA Ladong, Aceh Besar seperti listrik, air bersih, izin lingkungan dan lain-lain.

Merespon hal tersebut, pada rapat koordinasi ini, PDPA mengharapkan adanya koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,  Dinas Pertanahan Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dalam melakukan percepatan penyelesaian status lahan agar nantinya lahan yang akan direncanakan untuk perkebunan PT. GGP ini tidak tumpang tindih (Overlapping) dengan kepemilikan lain. Selain isu penyediaan lahan, keterlibatan masyarakat melalui sistem transmigrasi dan famming juga menjadi salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan lahan untuk PT. GGP di dalam rapat tersebut. (EKA)

0

Bahasa Indonesia, Event, investment

Banda Aceh, Kamis (30 Agustus 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Belanja Pemerintah, konsumsi, investasi dan neraca perdagangan. Dari semua faktor tersebut hanya investasi yang bisa dipacu terus menerus tanpa batas. Realisasi pertumbuhan investasi ini didapatkan dari laporan rutin yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Penyampaian LKPM oleh semua perusahaan penanaman modal baik secara triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam masa kontruksi maupun secara semesteran bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersil, ini merupakan data yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui besaran angka realisasi investasi di daerah. Hal tersebut diatas disampaikan oleh Ir. Jonni yang mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam sambutannya pada acara Workshop LKPM Online bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018.

Acara yang digelar di Hotel Alhanifi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Tia Wanodya Chandra Ayu selaku Kasi Primer dan Tersier BKPM RI, Yuyun Kumarsih selaku Kasi Sekunder BKPM RI, Ir Jonni selaku kepala bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMTSP Aceh, dan yang terakhir Azwan, ST, MM selaku staf di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP Aceh.

Tia Wanodya Chandra Ayu dalam paparannya menjelaskan ketentuan penyampaian pelaporan LKPM secara online adalah sesuatu yang mempunyai dasar hukumnya, hal itu terdapat dalam UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 yaitu “setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 pasal 34 juga menyebutkan Badan Usaha atau usaha perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Tia menambahkan dalam peraturan BKPM No.

7 Tahun 2018 diatur lagi pada pasal 10 ayat (1) yaitu kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.

Simulasi pengisian LKPM online dibimbing langsung oleh narasumber Yuyun Kumarsih. (YS)
0