Your address will show here +12 34 56 78
PROSEDUR INVESTASI

INVESTASI DI ACEH

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover

Layanan Izin Investasi 3 Jam


Download Layanan Izin Investasi 3 Jam

Layanan ESDM 3 Jam


Download Layanan ESDM 3 Jam

Peraturan Penanaman Modal

Peraturan Sektoral

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam dan rinci, perlu dilakukan penyempurnaan KBLI. Pada tahun 2015 BPS melakukan penyempurnaan KBLI melalui pembahasan bersama unit kerja dan instansi terkait, serta mengintensifkan sosialisasi KBLI di lingkup internal maupun ekternal BPS.


Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan penentuan kualifikasi perizinan investasi. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar penggunaan KBLI 2015 dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) BPS. Dengan adanya Perka BPS tersebut maka pengklasifikasian aktivitas ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode KBLI 2015.


KBLI 2015 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2009 Cetakan III, sehingga KBLI 2015 masih tetap mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 4 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2015 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia.


KBLI 2015 diterbitkan dalam bentuk Perka BPS No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perka tersebut merupakan perka pengganti dari Perka BPS No. 57 tentang KBLI Tahun 2009. Dengan diterbitkannya Perka BPS No. 95 Tentang KBLI Tahun 2015, secara bertahap KBLI 2009, KBLI 2005 dan KBLI versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. KBLI 2015 juga disusun untuk menunjang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016.

SOP KEMENTERIAN/LEMBAGA

SOP KEMENTERIAN/LEMBAGA  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan yang terkait dengan izin usaha.

Perpajakan

Di bawah undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, sebuah perusahaan diperlakukan sama dengan warga Indonesia untuk keperluan pajak berdasarkan pendirian perusahaan atau tempat kegiatan usaha di Indonesia. Sebuah perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (Permanent Establishment/PE) di Indonesia pada umumnya akan harus memikul kewajiban pajak yang sama sebagai Wajib Pajak.

Pembebasan Pajak Penghasilan / Tax Holiday

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Fasilitas :

  1. Diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan termasuk perubahan dan perluasannya;
  2. Diberikan paling banyak 100& dan paling sedikit 10% dari Pajak Penghasilan badan yang terutang;
  3. Pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) dapat diberikan selama 5 sampai 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan;
  4. Penurunan nilai rencana penanaman modal untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, rencana investasi dari semula minimal Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 500 Miliar s.d. kurang dari Rp. 1 Triliun mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50%. Untuk investasi lebih besar dari Rp. 1 Triliun dapat diberikan pengurangan sebesar 100%;

Kriteria :

– Merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang mencakup:

  1. Industri logam hulu;
  2. Industri pengilangan minyak bumi;
  3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
  4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
  5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  6. Indsutri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
  7. Industri transportasi kelautan;
  8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau
  9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

– Merupakan Wajib Pajak baru.

– Investasi minimal Rp. 1 Triliun (nilai USD sesuai nilai tukar berlaku saat pengajuan).

– Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal.

– Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi investasi.

– Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah 15 Agustus 2011.

– Prosedur pengajuan fasilitas tax holiday telah disederhanakan, pemohon mengajukannya ke BKPM, dengan waktu pemrosesan di BKPM 25 hari, di Kemenkeu 20 hari sehingga total 45 hari kerja.

– Dalam hal permohonan fasilitas tax holiday Wajib Pajak ditolak, WP dapat diberikan fasilitas tax allowance sepanjang memenuhi cakupan bidang usaha sebagaimana PP No. 18/2015.

 

Download dokumen:

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 

 

Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 (Perubahan Perka BKPM No. 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang Tertentu dan/ataudi Daerah-Daerah Tertentu

Bea Materai

Bea Materai

Bea MateraiNilai nominal materai yang tersedia hanya Rp 3.000 atau Rp 6.000 untuk dokumen-dokumen tertentu. Materai sebesar Rp 6.000 digunakan untuk surat-surat perjanjian dan surat-surat yang lain, akte notaris dan akte tanah termasuk salinannya.

Untuk semua dokumen yang mencantumkan nilai sejumlah uang, biaya materai sebesar Rp 6.000 ditetapkan untuk dokumen dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 dan biaya materai sebesar Rp 3.000 untuk nilai diantara Rp 500.000 – Rp 1.000.000.Dibawah Rp 500.000 tidak dikenakan biaya materai.

Untuk cek, yang berisi sejumlah nilai uang tertentu, dikenakan biaya materai Rp 3.000.

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibayar setiap tahun atas tanah, bangunan dan struktur bangunan permanen.


Effective Rate dalam nominal, tidak lebih dari satu per mil per tahun (0,1%) dari nilai property.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan

Pembayaran dividen, bunga pinjaman, royalti & ongkos teknis dan ongkos manajemen untuk jasa yang dilakukan di dalam Indonesia terhadap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, dikenakan pajak penghasilan badan.


Besarnya pajak penghasilan badan dapat bervariasi tergantung apakah dibayarkan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing.


Pembayaran kepada warga negara Indonesia sebesar (kecuali teknis dan manajemen sebesar 6%) 15%.Pembayaran kepada warga negara Asing sebesar 20%.

Tingkat Depresiasi Dan Amortisasi

Tingkat Depresiasi dan Amortisasi

Beban depresiasi aset mengurangi pendapatan sebelum pajak.

Aset yang terdepresiasi dikelompokkan dalam 4 kategori tergantung pada masa guna aset.

Investor dapat memilih menggunakan metode Straight Line atau metode Fast Declining Balance (kecuali untuk bangunan).

Tingkat depresiasi ditentukan oleh masa guna dan utilisasi seperti :

  • Text Hover

Kerugian

Pada dasarnya pemerintah memberikan fasilitas untuk memperhitungkan kerugian sampai 5 tahun.

Pajak Penghasilan Perorangan

Pajak Penghasilan di Indonesia merupakan pajak progresif yang diberlakukan baik bagi individu maupun perusahan. Metode self-assessment merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan.

  • Text Hover

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada penghasilan tertentu seperti laba, deviden, bunga pinjaman, ongkos dan royalti, Indonesia menandatangani perjanjian (tax treaties) dengan 59 negara sebagai berikut:


Algeria, Hungary, Pakistan, Swedia, Australia, India, Qatar, Swiss, Austria, Italy, Philippine, Syiria, Belgium, Japan, Poland, Taipei, Bulgary, Jordan, Portugal, Thailand, Brunei Darussalam, Korea, Republic of Romania, Tunisia, Bangladesh, Korea, Democratic Peoples Republic of Russia, Turki, Canada, Kuwait, Saudi Arabia, Ukraine, Czech, Luxembourg, Seychelles, Uni Arab Emirate, China, Malaysia, Singapore, United Kingdom, Denmark, Mexico, Slovakia, United States of America, Finland, Mongolia, South Africa, Uzbekistan, Egypt, Netherland, Spain, Venezuela, France, New Zealand, Srilanka, Vietnam, German, Norwegia, Sudan.


Pajak penghasilan badab yang dikenakan ke warga negara dari negara-negara yang menandatangani tax treaty dengan Indonesia dapat berkurang berdasarkan ketentuan tax treaty khusus.

Insentif

Insentif

Semua proyek investasi PMA dan juga proyek PMDN yang disetujui oleh BKPM atau oleh kantor investasi di daerah, termasuk perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang sudah ada yang melakukan ekspansi proyek-proyeknya untuk memproduksi produk-produk yang sama atau sejenis melebihi 30% kapasitas terpasang mereka, atau ingin melakukan diversifikasi produk, akan diberikan fasilitas berikut :

  1. Membebaskan bea impor sehingga tarif final menjadi 0%. Bea masuk yang disebutkan dalam Buku Tarif Bea Cukai Indonesia. (BTBMI). Ini ditetapkan dalam Departemen Keuangan SK No 176/PMK.011/2009 tanggal November 16, 2009 yang berlaku efektif mulai 16 Desember 2009.
  2. Pada impor barang modal yaitu mesin, peralatan, suku cadang dan peralatan tambahan pada periode 2 tahun dimulai dari tanggal kepetusan impor diberikan.
  3. Pada impor bahan baku, material dan barang jadi yang akan digunakan sebagai komponen atau material dalam proses produksi penuh selama 2 tahun.
  4. Namun demikian, Keputusan Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perakitan mobil dan sepeda motor, kecuali untuk industri komponen.

 

Pembebasan untuk bea balik nama untuk akte atau sertifikat kapal yang dilakukan pertamakali di Indonesia.  

 

Fasilitas Pajak

Pemerintah telah menetapkan undang-undang pajak no. 16, 17, 18, 19, dan 20 tahun 2000, dan berlaku mulai 1 Januari 2001. Berdasarkan UU ini, investor domestik maupun asing akan diberikan fasilitas pada sektor / area tertentu sebagai berikut :

  1. Fasilitas berbentuk pengurangan pendapatan kena pajak sebesar 30 % dari investasi terealisasi dalam 6 (enam) tahun;
  2. Depresiasi dan amortisasi yang dipercepat;
  3. Fasilitas perhitungan kerugian yang dibawa sampai 10 (sepuluh) tahun;
  4. 10 % pajak penghasilan pada dividen (bagian laba yang diterima), dan bisa lebih kecil jika digabungkan dengan perjanjian pajak lainnya. 

 

Pemerintah juga memberlakukan PP no. 146 tahun 2000 dan PP no. 12 tahun 2001 tentang impor atau penyerahan barang atau jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.

 

Manufaktur untuk Ekspor

Tersedia banyak insentif untuk pengeksporan produk manufaktur. Beberapa insentif tersebut ialah :

1. Restitusi (pengembalian) bea impor pada importasi bahan dan barang yang dibutuhkan untuk proses manufaktur barang jadi yang diekspor;

2. Pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada bahan-bahan dan material yang dibeli dari dalam negeri, yang digunakan dalam proses manufaktur barang jadi yang diekspor;

3. Perusahaan dapat mengimpor bahan baku meskipun produk sejenis tersedia secara domestik.  

 

Kawasan Berikat

Perusahaan industri yang berlokasi di kawasan berikat diberikan insentif-insentif sebagai berikut :

1. Pembebasan bea impor, PPh 22, Pajak pertambahan nilai atas barang mewah pada impor barang modal, peralatan, maupun bahan baku proses;

2. Diperbolehkan mengalihkan produk-produk mereka sampai 50% nilai ekspor (untuk produk akhir) atau 100% nilai ekspor (untuk produk bukan final) ke wilayah kepabeanan Indonesia, melalui prosedur impor normal termasuk pembayaran bea masuk;

3. Diperbolehkan menjual bahan sisa atau limbah dalam lingkungan kepabeanan Indonesia selama masih mencakup maksimal 5% dari banyaknya material yang digunakan dalam proses produksi;

4. Diperbolehkan meminjamkan mesin dan peralatannya ke subkontraktor yang berlokasi di luar kawasan berikat (dalam perioda di bawah 2 tahun) untuk memproses lebih lanjut produk yang dihasilkan. 

5. Pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada pengiriman produk dari kawasan berikat ke subkontraktor di luar kawasan berikat (maupun sebaliknya) untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut.

Formulir Investasi

Izin ESDM 3 Jam

Checklist

Perizinan 3 Jam di Sektor ESDM

Apa yang dimaksud dengan Daftar Negatif Investasi (DNI)?

Dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), Pemerintah Indonesia memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI). 

 

Perbaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016. Peraturan baru menggantikan peraturan lama, Perpres No. 39 Tahun 2014. 

 

Perpres ini membagi tiga kelompok bidang usaha, yaitu:

1. Bidang usaha yang tertutup;

2. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;

3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

 

TERBUKA

Investasi asing tanpa ketentuan khusus.

 

TERBUKA DENGAN SYARAT

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus.


TERTUTUP

Larangan untuk melakukan usaha dalam bentuk apapun, termasuk melakukan berbagai kegiatan investasi.

PMK 76/PMK.011/2012 jo.No.176/PMK.011/2009
  1. Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk;
  2. Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun;
  3. Bila menggunakan mesin dalam negeri minimal 30% dari total nilai mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produk untuk masa 4 (empat) tahun.

 

Persyaratan:

Mesin, barang dan bahan yang akan diimpor:

  1. Belum diproduksi di dalam negeri;
  2. Jika sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;
  3. Jika sudah diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Fasilitas yang diberikan adalah :

  1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun;
  2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 % (sepuluh persen) atau tarif lebih rendah;
  4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun antara lain bagi:
  5. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat;
  6. Perusahaan yang melakukan pembangunan infrastrukturPerusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri paling sedikit 70%;
  7. Perusahaan yang menyerap tenaga kerja 500-1.000 orangPerusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D);
  8. Perusahaan yang melakukan reinvestasiPerusahaan yang melakukan ekspor paling sedikit 30% dari penjualan;


Dalam lampiran bidang-bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance terdapat 145 bidang usaha yang terdiri dari 71 bidang usaha dalam lampiran I dan 74 bidang usaha dalam lampiran II.


Perbedaan PP No. 9 Tahun 2016 dibandingkan dengan PP No. 18 Tahun 2015Jumlah bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance menjadi 145 bidang usaha (dalam PP No. 18 Tahun 2015 terdapat 143 bidang usaha).

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Fasilitas :

  1. Diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan termasuk perubahan dan perluasannya;
  2. Diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari Pajak Penghasilan badan yang terutang;
  3. Pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) dapat diberikan selama 5 sampai 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan;
  4. Penurunan nilai rencana penanaman modal untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, rencana investasi dari semula minimal Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50%. Untuk investasi lebih besar dari Rp1 triliun dapat diberikan pengurangan sebesar 100%.

 

Kriteria :

Merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang mencakup:

  1. Industri logam hulu;
  2. Industri pengilangan minyak bumi;
  3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
  4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industriIndustri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikananIndsutri telekomunikasi, informasi dan komunikasiIndustri transportasi kelautan;
  5. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau
  6. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

 

  1. Merupakan Wajib Pajak baru;
  2. Investasi minimal Rp1 triliun (nilai USD sesuai nilai tukar berlaku saat pengajuan);
  3. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;
  4. Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi investasi;
  5. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah 15 Agustus 2011;
  6. Prosedur pengajuan fasilitas tax holiday telah disederhanakan, pemohon mengajukannya ke BKPM, dengan waktu pemrosesan di BKPM 25 hari, di Kementrian Keuangan Republik Indonesia 20 hari sehingga total 45 hari kerja;
  7. Dalam hal permohonan fasilitas tax holiday Wajib Pajak ditolak, WP dapat diberikan fasilitas tax allowance sepanjang memenuhi cakupan bidang usaha sebagaimana PP No. 18/2015. 

 

Unduh dokumen:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015.
    (http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2015/159~PMK.010~2015Per.pdf)
  2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 (Perubahan Perka BKPM No. 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang Tertentu dan/ataudi Daerah-Daerah Tertentu.
    http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/front/form/18818