Your address will show here +12 34 56 78
SOP PELAYANAN

DPMPTSP ACEH

1 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah paling lama 5 tahun atau sesuai peraturan sektor terkait
2 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah paling lama 5 tahun atau sesuai peraturan sektor terkait
3 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
4 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
5 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah
6 Proses Pembuatan Rencana Kerja UPHHBK paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rencana Kerja UPHHBK adalah
7 Proses Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) adalah
8 Proses Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI) adalah
9 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah
10 Proses Pembuatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah
11 Proses Pembuatan Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Izin Pemasukan & Penggunaan Peralatan Kehutanan adalah
12 Proses Pembuatan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah
13 Proses Pembuatan Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI adalah
14 Proses Pembuatan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah
15 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) adalah
16 Proses Pembuatan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RK-UPHKm) dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (RK-UPHHKHKm) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RK-UPHKm) dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (RK-UPHHKHKm) adalah
17 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) adalah
18 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR) adalah
19 Proses Pembuatan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) adalah
20 Proses Pembuatan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah
21 Proses Pembuatan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah
22 Proses Pembuatan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) adalah
23 Proses Pembuatan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (luas di bawah 5 Ha) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (luas di bawah 5 Ha) adalah
24 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) adalah
25 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) adalah
26 Proses Pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) adalah
27 Proses Pembuatan Izin Pengusahaan Taman Buru paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pengusahaan Taman Buru adalah
28 Proses Pembuatan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan adalah
29 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
30 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
31 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
32 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
33 Proses Pembuatan Izin Usaha Perkebunan (IUP) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah
34 Proses Pembuatan Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya (IUP-B) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya (IUP-B) adalah
35 Proses Pembuatan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) adalah
36 Proses Pembuatan Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) adalah
37 Proses Pembuatan Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b) adalah
38 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
39 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
40 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
41 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
42 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah
43 Proses Pembuatan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) paling lama diselesaikan dalam waktu 25. Masa berlaku Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah
44 Proses Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) paling lama diselesaikan dalam waktu 25. Masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah
45 Proses Pembuatan Rekomendasi Kelautan dan Perikanan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rekomendasi Kelautan dan Perikanan adalah
46 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
47 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
48 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
49 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
50 Proses Pembuatan Izin Pemasukan DOC dan DOD paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Izin Pemasukan DOC dan DOD adalah
51 Proses Pembuatan Izin Rumah Potong Hewan paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Izin Rumah Potong Hewan adalah
52 Proses Pembuatan Izin Rumah Potong Unggas paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Izin Rumah Potong Unggas adalah
53 Proses Pembuatan Izin Usaha Obat Hewan paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Izin Usaha Obat Hewan adalah
54 Proses Pembuatan Izin Usaha Peternakan paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Usaha Peternakan adalah
55 Proses Pembuatan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah
56 Proses Pembuatan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh adalah
57 Proses Pembuatan Surat Keterangan Jalan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Surat Keterangan Jalan Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak Dari dan Ke Aceh adalah
58 Proses Pembuatan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh adalah
59 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
60 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
61 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
62 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
63 Proses Pembuatan Izin Prinsip Pendirian SPBU paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Prinsip Pendirian SPBU adalah
64 Proses Pembuatan Rekomendasi Usaha Kelistrikan  paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Rekomendasi Usaha Kelistrikan  adalah
65 Proses Pembuatan Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM paling lama diselesaikan dalam waktu 19. Masa berlaku Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM adalah
66 Proses Pembuatan Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Usaha Kelistrikan Lintas Kabupaten/Kota adalah
67 Proses Pembuatan Rekomendasi Kegiatan Usaha Hilir Migas paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Rekomendasi Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah
68 Proses Pembuatan Rekomendasi Kegiatan Usaha Hulu Migas paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Rekomendasi Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah
69 Proses Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas paling lama diselesaikan dalam waktu 19. Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas adalah
70 Proses Pembuatan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPT) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPT) adalah
71 Proses Pembuatan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut yang Digunakan di Darat paling lama diselesaikan dalam waktu 21. Masa berlaku Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Laut yang Digunakan di Darat adalah
72 Proses Pembuatan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah
73 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP)  paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP)  adalah
74 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam adalah
75 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam adalah
76 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan adalah
77 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara adalah
78 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan adalah
79 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam   paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam   adalah
80 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan adalah
81 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara adalah
82 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam adalah
83 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam adalah
84 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan adalah
85 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara adalah
86 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan adalah
87 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam   paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam   adalah
88 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan adalah
89 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara adalah
90 Proses Pembuatan Izin Pertambangan Rakyat paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat adalah
91 Proses Pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Logam  paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Logam  adalah
92 Proses Pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Bukan Logam paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Bukan Logam adalah
93 Proses Pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Batuan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Batuan adalah
94 Proses Pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Batubara adalah
95 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan Khusus paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah
96 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral  paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral  adalah
97 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara adalah
98 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral   paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral   adalah
99 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara adalah
100 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral  paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral  adalah
101 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara adalah
102 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral   paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral   adalah
103 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara adalah
104 Proses Pembuatan Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambagnan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambagnan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah
105 Proses Pembuatan Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan  (Supensi) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan  (Supensi) adalah
106 Proses Pembuatan Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan adalah
107 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Pertambangan Mineral paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Pertambangan Mineral adalah
108 Proses Pembuatan Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan adalah
109 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan adalah
110 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan adalah
111 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan adalah
112 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan adalah
113 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Penjualan  paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Penjualan  adalah
114 Proses Pembuatan Izin Prinsip Pengolahan Dan/Atau Pemurnian paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Prinsip Pengolahan Dan/Atau Pemurnian adalah
115 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Non Logam, Batuan dan Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Non Logam, Batuan dan Batubara adalah
116 Proses Pembuatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; adalah
117 Proses Pembuatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan adalah
118 Proses Pembuatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. adalah
119 Proses Pembuatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam; paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam; adalah
120 Proses Pembuatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; adalah
121 Proses Pembuatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan adalah
122 Proses Pembuatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara. adalah
123 Proses Pembuatan Izin Pengiriman Contoh Ruah  paling lama diselesaikan dalam waktu 14. Masa berlaku Izin Pengiriman Contoh Ruah  adalah
124 Proses Pembuatan Pengusahaan Jasa Pertambangan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Pengusahaan Jasa Pertambangan adalah
125 Proses Pembuatan Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah
126 Proses Pembuatan Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah
127 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah
128 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah
129 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan adalah
130 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN adalah
131 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA adalah
132 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar adalah
133 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Direksi Dan Komisaris paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Direksi Dan Komisaris adalah
134 Proses Pembuatan Persetujuan Perubahan Kepemillkan Saham paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Persetujuan Perubahan Kepemillkan Saham adalah
135 Proses Pembuatan Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara adalah
136 Proses Pembuatan Izin Lingkungan paling lama diselesaikan dalam waktu 30. Masa berlaku Izin Lingkungan adalah
137 Proses Pembuatan Izin Pengumpulan Bahan Bakar Beracun paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pengumpulan Bahan Bakar Beracun adalah
138 Proses Pembuatan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Beracun paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Penyimpanan Bahan Bakar Beracun adalah
139 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
140 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
141 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
142 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
143 Proses Pembuatan Izin Hak Guna Pakai Air paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Hak Guna Pakai Air adalah
144 Proses Pembuatan Izin Hak Guna Usaha Air paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Hak Guna Usaha Air adalah
145 Proses Pembuatan Izin Pembangunan Jaringan Irigasi paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Pembangunan Jaringan Irigasi adalah
146 Proses Pembuatan Izin Pemanfaatan Jaringan paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Pemanfaatan Jaringan adalah
147 Proses Pembuatan Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah
148 Proses Pembuatan Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Sosial atau Perseorangan paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Sosial atau Perseorangan adalah
149 Proses Pembuatan Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi paling lama diselesaikan dalam waktu 23. Masa berlaku Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi adalah
150 Proses Pembuatan Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai adalah
151 Proses Pembuatan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan paling lama diselesaikan dalam waktu 21. Masa berlaku Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah
152 Proses Pembuatan Izin pengambilan dan pemanfaatan air laut yang digunakan di darat paling lama diselesaikan dalam waktu 21. Masa berlaku Izin pengambilan dan pemanfaatan air laut yang digunakan di darat adalah
153 Proses Pembuatan Izin Pemanfaatan Lahan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Pemanfaatan Lahan adalah
154 Proses Pembuatan Izin Penggunaan Lahan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Penggunaan Lahan adalah
155 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
156 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
157 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
158 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
159 Proses Pembuatan Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan adalah
160 Proses Pembuatan Izin Usaha Pengolahan Hasil Pertanian paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Izin Usaha Pengolahan Hasil Pertanian adalah
161 Proses Pembuatan Rekomendasi Pertanian dan Tanaman Pangan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rekomendasi Pertanian dan Tanaman Pangan adalah
162 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
163 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
164 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
165 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
166 Proses Pembuatan Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi adalah
167 Proses Pembuatan Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu paling lama diselesaikan dalam waktu 7. Masa berlaku Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu adalah
168 Proses Pembuatan Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi paling lama diselesaikan dalam waktu 7. Masa berlaku Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi adalah
169 Proses Pembuatan Izin Pemakaian atau Sewa Lahan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk Menempatkan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Izin Pemakaian atau Sewa Lahan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk Menempatkan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi adalah
170 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
171 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
172 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
173 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
174 Proses Pembuatan Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control) paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control) adalah
175 Proses Pembuatan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah
176 Proses Pembuatan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang adalah
177 Proses Pembuatan Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN adalah
178 Proses Pembuatan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian adalah
179 Proses Pembuatan Rekomendasi PBF paling lama diselesaikan dalam waktu 7. Masa berlaku Rekomendasi PBF adalah
180 Proses Pembuatan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan adalah
181 Proses Pembuatan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B adalah
182 Proses Pembuatan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B adalah
183 Proses Pembuatan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B adalah
184 Proses Pembuatan Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN adalah
185 Proses Pembuatan Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan paling lama diselesaikan dalam waktu 17. Masa berlaku Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan adalah
186 Proses Pembuatan Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit adalah
187 Proses Pembuatan Rekomendasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit paling lama diselesaikan dalam waktu 12. Masa berlaku Rekomendasi Peningkatan Kelas Rumah Sakit adalah
188 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
189 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
190 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
191 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
192 Proses Pembuatan Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh paling lama diselesaikan dalam waktu 4. Masa berlaku Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh adalah
193 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah
194 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota adalah
195 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Lintas Kabupaten/Kota adalah
196 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah
197 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas adalah
198 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Restauran paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Restauran adalah
199 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Angkutan Wisata paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah
200 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) adalah
201 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah
202 Proses Pembuatan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah
203 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
204 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
205 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
206 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
207 Proses Pembuatan Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah Provinsi (IGKTWDP) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Galian Kabel Telekomunikasi Wilayah Daerah Provinsi (IGKTWDP) adalah sampai dengan lahan tempat penggelaran kabel digunakan kembali oleh penyelenggara jalan
208 Proses Pembuatan Izin Insidentil paling lama diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Masa berlaku Izin Insidentil adalah selama 14 (empat belas) hari
209 Proses Pembuatan Izin Jasa Titipan Untuk Kantor cabang (IJT-KC) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Jasa Titipan Untuk Kantor cabang (IJT-KC) adalah selama 5 (lima) tahun
210 Proses Pembuatan Izin Operasi Angkutan TAKSI paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Operasi Angkutan TAKSI adalah selama 5 (lima) tahun
211 Proses Pembuatan Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi (IPKCLPOWDP) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi (IPKCLPOWDP) adalah
212 Proses Pembuatan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Provinsi (IPTKHDP) paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Wilayah Daerah Provinsi (IPTKHDP) adalah selama 3 (tiga) tahun
213 Proses Pembuatan Izin Prinsip Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) adalah selama 6 (enam) bulan
214 Proses Pembuatan Izin Produksi Jasa Perfileman Provinsi (IPJPP) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Produksi Jasa Perfileman Provinsi (IPJPP) adalah selama 1 (satu) kali produksi
215 Proses Pembuatan Izin Trayek Perusahaan Angkutan Otobus Umum Antar Kota Dalam Propinsi paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Izin Trayek Perusahaan Angkutan Otobus Umum Antar Kota Dalam Propinsi adalah selama 5 (lima) tahun
216 Proses Pembuatan Kartu Pengawasan (KPS) paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Kartu Pengawasan (KPS) adalah selama 1 (satu) tahun
217 Proses Pembuatan Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang Laadbak Tertutup (KTO-ABLT) paling lama diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Masa berlaku Kartu Tanda Operasional Angkutan Barang Laadbak Tertutup (KTO-ABLT) adalah selama 1 (satu) tahun
218 Proses Pembuatan Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional adalah selama 1 (satu) tahun
219 Proses Pembuatan Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional adalah selama 1 (satu) tahun
220 Proses Pembuatan Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hubungan, Internasional dan Nasional adalah selama 1 (satu) tahun
221 Proses Pembuatan Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (RIPJTLWDP) paling lama diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wilayah Daerah Provinsi (RIPJTLWDP) adalah selama 1 (satu) kali jalan
222 Proses Pembuatan Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional adalah selama 1 (satu) tahun
223 Proses Pembuatan Rekomendasi  Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan Internasional dan Nasional paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi  Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hubungan Internasional dan Nasional adalah selama 1 (satu) tahun
224 Proses Pembuatan Rekomendasi Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Pembangunan Tower/Menara Telekomunikasi adalah selama 1 (satu) kali proses
225 Proses Pembuatan Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus adalah selama 1 (satu) tahun
226 Proses Pembuatan Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP) paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi / Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP) adalah selama 1 (satu) kali proses
227 Proses Pembuatan Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) adalah selama 1 (satu) kali proses
228 Proses Pembuatan Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional adalah selama 1 (satu) tahun
229 Proses Pembuatan Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional adalah selama 1 (satu) tahun
230 Proses Pembuatan Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) adalah selama 1 (satu) tahun
231 Proses Pembuatan Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional. paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional. adalah selama 1 (satu) tahun
232 Proses Pembuatan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah selama 5 (lima) tahun
233 Proses Pembuatan Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional adalah selama 1 (satu) tahun
234 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) adalah selama 5 (lima) tahun
235 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) adalah selama 5 (lima) tahun
236 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT) paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally (SIUPT) adalah selama 5 (lima) tahun
237 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) adalah selama 5 (lima) tahun
238 Proses Pembuatan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) paling lama diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) adalah selama 5 (lima) tahun
239 Proses Pembuatan Surat Keterangan Plafond Kendaraan paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Surat Keterangan Plafond Kendaraan adalah selama 1 (satu) kali proses
240 Proses Pembuatan Izin Angkutan Barang dengan memakai Laadbak tertutup paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Izin Angkutan Barang dengan memakai Laadbak tertutup adalah selama 5 (lima) tahun
241 Proses Pembuatan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat adalah
242 Proses Pembuatan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah
243 Proses Pembuatan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri adalah selama 3 (tiga) bulan
244 Proses Pembuatan Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) paling lama diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah selama 3 (tiga) bulan
245 Proses Pembuatan Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial adalah selama 1 (satu) tahun
246 Proses Pembuatan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah adalah selama 6 (enam) bulan
247 Proses Pembuatan Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial adalah selama 3 (tiga) tahun
248 Proses Pembuatan Surat Izin Taman Anak Sejahtera (TAS) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Taman Anak Sejahtera (TAS) adalah selama 3 (tiga) tahun
249 Proses Pembuatan Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non Panti paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non Panti adalah selama 3 (tiga) tahun
250 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
251 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
252 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
253 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
254 Proses Pembuatan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh adalah selama 5 (lima) tahun
255 Proses Pembuatan Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri    paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri    adalah selama 5 (lima) tahun
256 Proses Pembuatan Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS – AKL) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS – AKL) adalah selama 5 (lima) tahun
257 Proses Pembuatan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) paling lama diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Masa berlaku Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah selama 1 (satu) tahun
258 Proses Pembuatan Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)   paling lama diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)   adalah selama 1 (satu) tahun
259 Proses Pembuatan Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap adalah selama beroperasi
260 Proses Pembuatan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing paling lama diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja. Masa berlaku Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah selama 1 (satu) tahun
261 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
262 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
263 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
264 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
265 Proses Pembuatan Rekomendasi Industri paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Industri adalah selama 1 (satu) tahun
266 Proses Pembuatan Persetujuan Prinsip Usaha Industri paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Persetujuan Prinsip Usaha Industri adalah selama 3 (tiga) tahun
267 Proses Pembuatan Izin Usaha Industri (IUI) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Usaha Industri (IUI) adalah selama usaha tersebut berjalan
268 Proses Pembuatan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip adalah selama usaha tersebut berjalan
269 Proses Pembuatan Tanda Daftar Industri (TDI) paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Tanda Daftar Industri (TDI) adalah selama usaha tersebut berjalan
270 Proses Pembuatan Izin Perluasan Usaha Industri paling lama diselesaikan dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja. Masa berlaku Izin Perluasan Usaha Industri adalah selama usaha tersebut berjalan
271 Proses Pembuatan Rekomendasi Perdagangan paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Perdagangan adalah selama 1 (satu) tahun
272 Proses Pembuatan Angka Pengenal Importir Umum  (API-U) paling lama diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja. Masa berlaku Angka Pengenal Importir Umum  (API-U) adalah selama 5 (lima) tahun
273 Proses Pembuatan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) paling lama diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja. Masa berlaku Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah selama 5 (lima) tahun
274 Proses Pembuatan Surat Persetujuan Ekspor Kopi paling lama diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor Kopi adalah selama sekali jalan
275 Proses Pembuatan Surat Keterangan Asal (SKA) paling lama diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Masa berlaku Surat Keterangan Asal (SKA) adalah selama sekali jalan
276 Proses Pembuatan Rekomendasi Impor paling lama diselesaikan dalam waktu 23 (dua puluh tiga) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Impor adalah selama 1 (satu) tahun
277 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal adalah
278 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah
279 Proses Pembuatan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah
280 Proses Pembuatan Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal paling lama diselesaikan dalam waktu 3. Masa berlaku Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal adalah
281 Proses Pembuatan Rekomendasi Koperasi paling lama diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Masa berlaku Rekomendasi Koperasi adalah selama 1 (satu) tahun
282 Proses Pembuatan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan paling lama diselesaikan dalam waktu . Masa berlaku Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah