Your address will show here +12 34 56 78
DASAR HUKUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2012-2017 adalah

  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN);

  • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

  • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

  • Peraturan Presiden No. 11 tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tangal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;

  • Qanun No. 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;

  • Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;

  • Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh; dan

  • Peraturan Gubernur Aceh No. 97 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2012-2017.