aceh, pranala luar

Kabar Gembira! Pemerintah Aceh Sedang Susun Aturan Sendiri Soal Haji, Salah Satunya Terkait Kuota

Kabar gembira. Harapan masyarakat Aceh agar daerah ini bisa mengatur sendiri persoalan ibadah haji bakal terwujud. 

Pemerintah Aceh saat ini ternyata sedang melakukan penyusunan draft qanun Haji yang ditargetkan bisa disahkan dalam tahun ini.
Dengan disahkannya qanun itu, ke depan Pemerintah Aceh bisa mengusulkan penambahan kuota ke Pemerintah Pusat, termasuk mengusahakan penambahan kuota jalur khusus, langsung dengan Kerajaan Arab Saudi.
Kabar gembira tersebut diperoleh Serambinews.com dari Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan (Isra) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Zahrol Fajri, Kamis (18/6/2020).
"Saat ini sedang kita bahas draft awal bersama tim," kata Zahrol. Tim dimaksud terdiri dari Pemda, Kanwil Kemenag Aceh, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Dalam draft qanun soal haji yang tengah disusun itu, dikatakan Zahrol, akan ada aturan yang spesifik terkait haji Aceh.

Jadi tidak hanya sekedar mengadopsi Undangan Undang Haji yang baru, tetapi harus ada yang spesifik, yang khusus untuk Aceh," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya nanti juga akan mengagendakan pertemuan dengan DPRA untuk melakukan pembahasan bersama.

Rancangan qanun sudah kita masukkan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) dan kita targetkan bisa disahkan tahun ini," imbuhnya.
Dari Zahrol pula diketahui bahwa Pemerintah Aceh sebenarnya sudah lama menggagas soal aturan tersendiri terkait haji.
Hanya saja, belakangan menjadi hangat dan berhembus kencang setelah Anggota DPD RI, Fadhil Rahmi Lc, menghembuskan wacana tersebut.

Usulan itu dilemparkan alumni Al-Azhar Kairo ini menanggapi kemungkinan peniadaan ibadah haji tahun ini karena merebaknya wabah Covid-19.

Ditambah lagi persoalan haji memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 Tahun 2006.
Kondisi dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, menurut Syech Fadhil merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut.
Respons dari masyarakat Aceh juga sangat luar biasa. Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, mengatakan, usulan senator Aceh itu sangat mungkin untuk direalisasikan. Namun hal itu sangat tergantung pada Pemerintah Aceh dan DPRA.

Sekarang tergantung Pemerintah Aceh dan DPRA karena mereka sebagai pemegang amanah rakyat,” kata Rustam.
Pemerintah Aceh lanjut Rustam Effendi, sudah dapat memulai upaya ini, dan ia yakin hal ini akan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Aceh.
Kepala Biro Isra Setda Aceh, Zahrol Fajri, mengatakan, amanah UUPA soal haji itu memang harus diimplementasikan ke dalam regulasi daerah (qanun) seperti halnya qanun-qanun Aceh lainnya.

Apalagi Aceh sangat berkepentingan, karena Aceh memiliki aset waqaf Baitul Asyie di Arab Saudi.
"Bahkan kita sudah rencanakan membuat seminar tentang waqaf Baitul Asyie untuk membahas lebih detail tentang keberlangsungan dan keabadian pengelolaan Baitul Asyie tersebut bersama para Nazir," imbuhnya.
Dalam rancangan qanun itu, dia sebutkan ada beberapa hal yang akan diatur. Antara lain terkait petugas haji Aceh, yang meliputi persyaratan dan mekanismenya.

Kemudian soal aset Baitul Asyie sesuai dengan ikrar waqaf, meliputi pendataan, penerima, dan sistem penyaluran, tunai atau nontunai.
"Juga diatur terkait kepanitiaan haji daerah dan kuota haji," sebutnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Zahrol, akan mengupayakan penambahan kuota, baik melalui jalur Pemerintah Pusat maupun jalur khusus langsung dengan Arab Saudi.

Kita akan mengajukan penambahan kuota ke Pemerintah Pusat, sedangkan untuk kuota jalur khusus dengan Arab Saudi itu masih belum pasti karena perlu pembahasan kongkret dengan Arab Saudi," terangnya.
Hal lainnya yang juga akan diatur adalah fasilitas asrama embarkasi untuk edukasi manasik haji yang lengkap.
Dan berikutnya adalah pengelolaan situs cagar budaya/bekas asrama haji di Pulau Rubiah, Sabang.
Bekas asrama haji ini dulunya merupakan tempat karantina semua jamaah haji Indonesia dan ini salah satu alasan kenapa Aceh diberi gelar Serambi Mekkah.

Kita rencanakan, atur dulu hanya terkait pelayanan dan sarana dan prasarananya," demikian Zahrol Fajri.

Sumber :
https://aceh.tribunnews.com/2020/06/18/kabar-gembira-pemerintah-aceh-sedang-susun-aturan-sendiri-soal-haji-salah-satunya-terkait-kuota?page=all

Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh