aceh, News, pranala luar

Ketua KPK: Kemiskinan di Aceh Tanggung Jawab Bersama

BANDA ACEH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menilai masalah kemiskinan di Aceh bukan hanya semata-mata tanggung jawab gubernur. Menurutnya, kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak. Sebab, sebut Firli, angka kemiskinan Aceh merupakan akumulatif dari sumbangan angka kemiskinan di kabupaten/kota.

Firli menyampaikan hal tersebut saat menjawab wartawan terkait penggunaan dana otonomi khusus (otsus) dan angka kemiskinan Aceh pada pelantikan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (27/3/2021).

"Tingkat kemiskinan suatu provinsi, itu bukan kerjanya gubernur, bukan kerjanya DPR, tapi kerja semua rakyat mulai yang ada di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten. Artinya, ada andil rekan-rekan bupati dan wali kota. Sebab, angka kemiskinan di provinsi itu adalah angka kumulatif dan representasi dari kabupaten/kota," ungkap Firli .

Karena itu, Ketua KPK meminta Gubernur Aceh segera menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota untuk membahas masalah tersebut dan merumuskan solusinya. Begitu pun dengan angka penganguran, Firli menilai masalah tersebut berhubungan erat dengan iklim investasi dan peluang lapangan pekerjaan.

Ia berharap, pemerintah daerah dapat mengupayakan kemudahan melakukan usaha, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Aceh. "Dengan demikian, angka pengangguran bisa kita tekan, karena terbukanya ruang lapangan kerja. Kalau itu bisa terjadi, maka pendapatan rakyat akan meningkat dan sekaligus akan berpengaruh langsung untuk menekan angka kemiskinan," jelas Firli Bahuri.

Firli menyebutkan, ada tiga syarat yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pertama, harus adanya kepastian hukum dan keamanan serta keadilan. Kemudian, kondisi suatu daerah harus meyakinkan dan memberi peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pemerintah dan segenap unsur lainnya harus mampu menghadapi kondisi krisis seperti saat ini yaitu pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK juga mengatakan, media memiliki peran penting dan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menjelaskan salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. "Maka dari itu, tidak berlebihan jika saya sampaikan apresiasi terhadap acara yang diselenggarakan JMSI hari ini (kemarin-red), karena sudah membantu dan ambil peran besar untuk mewujudkan peran negara," kata Firli.

Ia berpesan kepada segenap pengurus JMSI agar menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja. Begitupun dengan sejumlah regulasi lain seperti kode etik jurnalistik dan tata cara distribusi penulisan dan informasi. "Sehingga tidak menyebar kebencian, tidak menyebar permusuhan, dan juga tidak menyebar hoaks," harapnya.

Firli juga mengingatkan pengurus JMSI untuk meletakkan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan dalam menjalankan tugasnya. "Masalah tidak pernah membunuh kita, tapi justru masalah selalu membuat kita semakin kuat. Jangan pernah berhenti menebar kebaikan meski kita tidak pernah disebut sebagai orang baik. Tapi, yakinlah suatu saat kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita. Dunia sesungguhnya diisi oleh orang baik. Kalau kita tidak bisa menemukan orang baik, maka jadikanlah diri kita sebagai satu-satunya orang baik," jelas Ketua KPK.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta media khususnya mereka yang terhimpun dalam JMSI untuk ikut mengontrol pengelolaan Dana Otsus yang dilakukan Pemerintah Aceh. Ia mengatakan, pengelolaan APBA sudah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Dalam RPJM itu sudah dipikirkan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan apa yang harus dilakukan agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud," kata Nova dalam siaran pers yang dikirim Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, kemarin.

Gubernur mengatakan, RPJM Aceh 2017-2022 merupakan produk hukum atau qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. RPJM tersebut mengandung filososi program dan kegiatan yang semuanya sudah diukur output dan outcome-nya. Karena itu, rencana yang sudah dirumuskan tersebut harus ditaati secara konsisten.

"Kemudian, kalau ada pertanyaan kenapa angka kemiskinan masih tinggi, menurut hemat saya mungkin kita kurang konsisten mentaati RPJMA," kata Nova. Karena itu, Gubernur meminta media untuk mengontrol semua pihak yang terlibat dalam Pemerintahan Aceh untuk konsisten menjalankan program sesuai RPJM Aceh 2017-2022. (sal)



Sumber : https://aceh.tribunnews.com/2021/03/28/ketua-kpk-kemiskinan-di-aceh-tanggung-jawab-bersama.





Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh