aceh, News, pranala luar

Nova Komit Tuntaskan Pembangunan Strategis

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, berkomitmen untuk terus memacu penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis peninggalan para pimpinan Aceh terdahulu. Dimulai dari mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf, hingga Zaini Abdullah.

 
"Pak Nova dengan dukungan penuh para bupati dan wali kota, berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan tersebut demi kepentingan hajat hidup masyarakat, walaupun hambatan-hambatan yang bersifat politis terus menerpa," kata Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Minggu (13/9/2020).

Di antara proyek strategis tersebut adalah lanjutan pembangunan rumah sakit regional, Irigasi Sigulai, Kapal Fery, Ruas Jalan yang dulu dinamakan Gadiagalaska, hingga Ongkology.

Rumah sakit regional
Untuk rumah sakit regional, Iswanto menjelaskan, pembangunannya sudah dimulai sejak era kepemimpinan Zaini Abdullah dengan skema awal pinjaman. Namun saat Irwandi-Nova memimpin, kelanjutan pembangunannya menggunakan menggunakan dana otonomi khusus. 
Berdasarkan data yang dirilis Iswanto, ada empat rumah sakit regional yang dibangun dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Keempat rumah sakit itu masing-masing terletak di Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Langsa.

Dari jumlah anggaran Rp 1,5 triliun itu, baru terealisasi sebesar Rp 657 miliar sampai tahun 2019 dan Rp 103 miliar untuk tahun 2020. Artinya, lanjut Iswanto, untuk menuntaskan pembangunan tersebut Aceh masih membutuhkan dana sebesar Rp 817 miliar lagi.
"Adapun tujuan pembangunan rumah sakit regional ini adalah untuk menambah rasio tempat tidur pasien. Hal ini cukup penting mengingat per tahun 2017, rasio tempat tidur pasien adalah 1,66/1.000 penduduk Aceh," sebutnya.

Irigasi Sigulai
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Simeulue sebagai daerah kepulauan, Nova juga mengagas pembangunan Irigasi Sigulai yang terletak di Kecamatan Simeulue Barat dengan memanfaatkan sungai sepanjang 8,07 km. Irigasi ini ditujukan untuk penanaman padi dan palawija yang akan digunakan oleh delapan desa, dengan jumlah petani 1.300 penggarap. 

Iswanto mengatakan, sebagaimana irigasi yang ada, pembangunannya selalu bertahap dan butuh waktu lama untuk bisa berfungsi. Karena itu, pembangunannya dilaksanakan dengan sistem tahun jamak yang membutuhkan dana sebesar Rp 178,49 miliar, dimana pada tahun 2020 ini sudah tersedia dana sebesar Rp 43,24 miliar.
“Dengan berfungsinya irigasi ini diharapkan Simeulue mampu memproduksi gabah sebanyak 19.850 ton/tahun. Memenuhi 80 persen kebutuhan Simeulue,” sebutnya.

Jalan Ladia Galaska 
Masih menurut Iswanto, Nova Iriansyah juga akan melanjutkan cita-cita pembangunan Aceh yang dimulai sejak 2002 di bawah kepemimpinan Abdullah Puteh, yaitu Jalan Ladia Galaska. Selama ini dana yang tersedia untuk pembangunan tersebut sangat minim dan menyebabkan penyelesaianya menjadi sangat lama. 

Ladia Galaska memiliki empat belas ruas jalan yang sangat penting bagi pembangunan Aceh. “Ke-14 ruas jalan tersebut dan juga irigasi Sigulai sudah memiliki kesepakatan bersama dengan DPRA, MoU No:903/1994/MoU/2019 tanggal 10 September 2019,” sebut Iswanto.

Onkologi
Berikutnya adalah pembangunan gedung Onkologi, sebagai pusat rujukan kanker untuk Provinsi Aceh. Selama ini para pasien dirujuk ke Jakarta dengan waktu tunggu 3-6 bulan untuk kepentingan radiasi. Pasien juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk ongkos penginapan. Dengan adanya onkologi di Aceh, maka akan berdampak pada kecepatan penangan pasien dan biaya menjadi lebih murah. Dana yang dibutuhkan berkisar Rp 242 miliar. 

"Sangat disayangkan jika proyek ini tidak didukung semua pihak, mengingat untuk kepentingan penderita kanker yang semakin hari semakin meningkat," kata Karo Humpro Setda Aceh ini.
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara tahun jamak agar dapat difungsikan secepatnya. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA terkait hal itu tertuang dalam nota kesepakatan kerja sama Nomor: 14/MoU/2018 tanggal 26 Agustus 2018.

Kapal Fery
Di samping itu, dalam upaya penyediaan angkutan laut yang refresentatif, Pemerintah Aceh membangun tiga unit kapal fery rute Lintas Pantai Barat- Simeulue (1300 GT) senilai Rp 77,25 miliar, lintas Ulee Lheue-Balohan (1100 GT) senilai Rp 61,8 miliar dan Lintas Singkil-Pulau Banyak (600GT) senilai Rp 41,2 miliar. 

Tujuan atau dampak yang diharapkan dari pembangunan kapal fery ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan, hingga untuk kemajuan sektor pariwisata dan pengiriman logistik.

Ketiga Fery yang diberi nama KMP Aceh Hebat-I, KMP Aceh Hebat-II, dan KMP Aceh Hebat-III ini juga dilaksanakan secara tahun jamak, dengan kesepakatan bersama Pemerintah Aceh dan DPRA No.14/MOU/2018-2688/2018 tanggal 28 November 2018.

Pembatalan sepihak
Terkait adanya pembatalan kesepakatan yang dilakukan DPRA beberapa waktu lalu, Iswanto menjelaskan, secara ketentuan tidak dikenal adanya pembatalan kesepakatan bersama secara sepihak, baik dalam rapat paripurna maupun bukan dalam rapat paripurna. 

Dalam hal ini, mekanisme sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah: 1) kesepakatan para pihak; 2) kecakapan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) sebab yang halal. “Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, keempat syarat perjanjian kesepakatan bersama proyek multi years 2020-2022 telah terpenuhi syarat subjektif dan objektif,” ujarnya.

Iswanto mengatakan, sebuah perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila, tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian). Meski demikian, perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Berikutnya, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Ini artinya, dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Kesepakatan bersama proyek multi years 2020-2022, dikatakan Iswanto, ditandatangani bersamaan dengan KUA/PPAS dan sudah menjadi bagian dari Qanun APBA 2020 dan sudah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri melalui Kepmendagri Nomor 903-5297 Tahun 2019. 

Selanjutnya telah dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA, serta telah ditetapkan menjadi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019, tanggal 9 Oktober 2019.

Karena itu, lanjut Iswanto, meski telah dibatalkan melalui keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020, Pemerintah Aceh ia katakan tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut.

Sumber :
https://aceh.tribunnews.com/2020/09/14/nova-komit-tuntaskan-pembangunan-strategis?page=all

Author


Avatar