aceh, pranala luar

Pemerintah Aceh Lelang Proyek Multiyears

Meski DPRA sebelumnya telah membatalkan kesepakatan bersama pelaksanaan proyek tahun jamak (multiyears) 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap bertahan pada keputusan awal. Lelang paket proyek multiyears tetap berjalan. 
Paket-paket proyek multiyears tersebut muncul di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020). Jumlahnya mencapai 14 paket senilai Rp 2,4 triliun lebih, meliputi pembangunan ruas jalan daerah pedalaman dan kepulauan. Batas akhir pendaftaran lelang hingga 1 September 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR Aceh), Ir Fajri MT yang ditanyai Serambi kemarin juga membenarkan hal itu. Ia berharap pada pertengahan Oktober ini sudah ada pemenang, sehingga bisa langsung dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan proyek.
“Selasa kemarin sudah ditayangkan lelangnya. Pada pertengahan Oktober nanti, setelah ada pemenangnya, bisa langsung teken kontrak untuk bisa dimulai pelaksanaan proyeknya,” ujar Fajri, Rabu (26/8/2020).
Fajri mengaku sangat senang ke-14 paket proyek multiyears itu akhirnya bisa dilelang. Semakin cepat pelaksanannya, maka semakin cepat pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Pihaknya yakin, keputusan melelang paket proyek multiyears tersebut disambut gembira oleh masyarakat.
“Masyarakat akan senang karena proyek jalan itu bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu tiga tahun (2020-2022),” sebut Fajri.
Ia kemudian menjelaskan alasan mengapa Pemerintah Aceh tetap memutuskan melelang proyek multiyears tersebut. Salah satunya karena pembangunan jalan itu sudah menjadi proyek strategis Pemerintah Aceh dan sudah dijanjikan kepada masyarakat Aceh.
Karena itu, apabila proses lelang ini ditunda, masyarakat akan menuding Pemerintah Aceh tidak komit dengan janjinya. “Masyarakat dan bupati mengharapkan pembangunan jalan bisa tuntas sebelum berakhirnya masa jabatan Pemerintahan Aceh yang sekarang, makanya harus dilelang tahun ini,” imbuh Kepala Dinas PUPR Aceh ini.
Lelang ke-14 proyek tersebut menggunakan sistem kontrak multiyears agar masa kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien, serta bisa menghemat anggaran.

Alasan lainnya karena tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, meski sebelumnya DPRA telah membatalkan kesepakatan bersama yang disepakati pimpinan DPRA sebelumnya dengan Pemerintah Aceh.
“Dalam pelaksanaan usulan sistem kontrak multiyears, sampai kini belum ada aturan yang dilanggar dan masuk dalam APBA 2020, serta sudah disetujui anggota DPRA periode 2014-2019 lalu,” tegas Ir Fajri MT.
Sebagaimana diketahui, mayoritas anggota DPRA dalam rapat paripurna, Rabu (22/7/2020), menyetujui pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022. Ketua DPRA, Dahlan Djamaluddin, dalam wawancara ekslusif dengan media ini menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena ada kesalahan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Selain itu juga belum sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Termasuk tidak sesuai dengan PP 12 tahun 2019 di mana salah satunya menyebutkan bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah kesepakatan kelembagaan antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, syarat objektifnya tidak terpenuhi, dan kesepakatan tersebut batal demi hukum. Dengan disetujuinya pembatalan kesepakatan bersama itu, maka secara politik DPRA meminta eksekutif untuk menghentikan melaksanakan proyek yang sudah disahkan dalam APBA tahun 2020 itu.
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mengingatkan tentang dampak lingkungan dari pelaksanaan pembangunan 12 ruas jalan provinsi dalam kawasan hutan. Ke-12 ruas jalan itu masuk dalam paket proyek muliyears yang dilelang Pemerintah Aceh.
Direktur Eksekutif Walhi, M Nur, dalam siaran persnya, Rabu (26/8/2020), mengatakan, pembangunan ruas jalan tersebut akan mengakibatkan rusaknya kawasan hutan secara permanen dan akan berdampak pada meningkatnya bencana alam.
"Ketika hutan sudah mulai dirusak, tentu akan meningkat bencana banjir dan lonsor di berbagai kabupaten/kota di lokasi pembangunan jalan itu," katanya.
Sebagai contoh, lokasi pembangunan jalan Peureulak-Lokop yang mana kawasan itu masuk dalam kawasan koridor gajah. M Nur mengatakan, jalan yang dibangun itu akan akan melahirkan konflik gajah dengan masyarakat, sementara selama ini belum ada upaya permanen dari pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut.
"Demikian juga pembangunan jalan perbatasan Aceh Timur dan Pining, juga rawan terhadap longsor dan banjir bandang. Seharusnya Pemerintah Aceh memperhatikan kondisi lokasi ketika mengusulkan pembangunan di daerah rawan bencana. Pembangunan dalam kawasan hutan menunjukan bahwa Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjaga hutan," tegas M Nur.

Dia melanjutkan, hutan merupakan sumber utama kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan, terutama masyarakat daerah Dataran Tinggi Gayo. Salah satu sumber kehidupan masyarakat dalam kawasan hutan adalah air. Selama ini masyarakat sudah menjaga tutupan hutan sebagai upaya menjaga sumber air sebagai sumber kehidupan jangka panjang.
M Nur juga menyebutkan, berdasarkan data deforestasi 6 tahun terakhir (periode 2013-2019), kabupaten yang dilalui oleh ruas jalan tersebut merupakan penyumbang 66,17% deforestasi di Provinsi Aceh. Tujuh Kabupaten itu adalah Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Selatan.
Karena itu, sambung M Nur, di luar perdebatan terkait belum clear-nya persoalan administrasi dan prosedural, hal lain yang sangat penting diperhatikan, proyek multiyears tersebut juga berpotensi berdampak lingkungan dengan cakupan luas.

"Pembangunan 12 ruas jalan itu sebenarnya sudah bisa dihentikan karena DPRA sudah menolak dan membatalkan MoU. Jika Pemerintah Aceh tetap melakukan pembangunan, maka Walhi akan melakukan upaya hukum sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap proyek infrastruktur dalam kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi dan kerusakan lingkungan," pungkas M Nur.

Sumber :
https://aceh.tribunnews.com/2020/08/27/pemerintah-aceh-lelang-proyek-multiyears?page=all

Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh