aceh, Event

Plt Gubernur Aceh Diinterpelasi, Pemprov: Pemerintah Sudah Sesuai Aturan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) buka suara terkait hak interpelasi tersebut.

"Pemerintah Aceh sangat menghormati penyampaian hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian anggota DPRA karena hal tersebut merupakan hak kelembagaan DPRA," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Iswanto mengatakan pandangan DPRA dalam interpelasi tersebut menjadi bahan legislatif untuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Sedangkan untuk Plt gubernur menjadi bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

"Jika ketidakhadiran Plt gubernur menjadi alasan teman-teman di DPRA untuk mengajukan hak interpelasi, maka dapat kami jelaskan, bahwa Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa jika berhalangan hadir, maka kepala daerah, dalam hal ini Pak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh, dapat diwakili oleh pejabat lainnya," jelas Iswanto.
Iswanto memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang menjadi alasan DPR Aceh melakukan interpelasi. Dia menyebut pembahasan KUA-PPAS dan MoU proyek multiyears yang dilakukan Pemerintah Aceh juga sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditandatangani empat pimpinan DPRA periode 2014-2019.

"Pembahasan KUA PPAS dan MoU Proyek tahun jamak sudah sesuai peraturan yang ada. Baik proses pembahasan maupun limit atau batas waktu yang diatur dalam UU 23/2014, PP 12/2018, PP 12/2019 dan Permendagri Nomor 64/2020," ujar Iswanto.

"Empat pimpinan DPRA periode 2014-2019 sudah menandatanganinya sehingga secara keseluruhan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Apalagi dalam sebuah perjanjian tidak dikenal pembatalan sepihak, baik melalui paripurna maupun bukan paripurna," sambungnya.

Sementara itu, untuk rancangan qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 yang dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iswanto juga memberi penjelasan. Menurutnya, tidak benar Pemerintah Aceh tidak pernah menyerahkan Raqan ke DPRA.

Iswanto menyebut Pemerintah Aceh telah menyerahkan Raqan tersebut pada 13 Juli lalu melalui surat Gubernur Aceh nomor 90/9853 perihal penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019. Pihak legislatif, jelasnya, sudah mengundang Pemprov Aceh ke rapat paripurna yang dihadiri Sekda Taqwallah mewakili Nova.

Selain itu, Iswanto juga mengklarifikasi pernyataan yang menyebut Nova tidak pernah menghadiri sidang paripurna. Menurutnya, Nova datang menghadiri rapat paripurna DPRA akhir Juni lalu.

"Pada tanggal 30 Juni, Plt Gubernur Aceh hadir pada rapat paripurna DPRA, dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI atas laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019. Dan pengumuman pembentukan panitia khusus DPRA terhadap LHP BPK RI atas Laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun Anggaran 2019," beber Iswanto.

Untuk dana refocusing APBA 2020, Iswanto menjelaskan semua yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Iswanto juga memberikan penjelasan terkait tidak dilakukan perubahan Qanun APBA tahun anggaran 2020. Hal itu dilakukan sesuai dengan Diktum Keenam Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020.

"Diktum keenam ini berbunyi, penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD T.A 2020, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD T.A 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD T.A 2020," kata Iswanto.

Hal ini sambung Iswanto, telah disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2020, melalui 83 buah buku (Buku A, B, C dan D) Pergub Perubahan Penjabaran APBA Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBA.

"Semua sudah kami sampaikan kepada DPRA sesuai dengan Surat Kepala BPKA Nomor 903/1730/2020 tanggal 4 Agustus 2020, diterima oleh Kasubbag Fasilitasi Pengawasan Setwan DPRA," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Usulan interpelasi diteken 58 anggota DPRA dari enam fraksi.

Juru bicara inisiator hak interpelasi, Ipannusir, mengatakan, hak interpelasi diajukan sedikitnya oleh 15 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Usulan itu kemudian harus disetujui oleh setengah dari jumlah anggota DPRA yang hadir.

"Untuk itu, dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Maka DPR Aceh memandang perlu untuk menggunakan hak interpelasi," kata Irpannusir dalam persidangan, Kamis (10/9) malam.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5169750/plt-gubernur-aceh-diinterpelasi-pemprov-pemerintah-sudah-sesuai-aturan/2

Author


Avatar