aceh, pranala luar

PMA di DKI Tertinggi karena Upaya Peningkatan Realisasi Investasi

Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang realisasi penanaman modal Triwulan I Tahun 2020 (Januari s/d Maret), mencatat realisasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 20,1 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai US$ 0,91 miliar atau setara Rp 13,1 triliun (kurs APBN 2019 US$1= Rp 14.400) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 7 triliun. 

Realisasi PMA Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama secara nasional dikarenakan sejak awal tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inisiatif untuk mendorong peningkatan kinerja investasi, di antaranya dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai ke tingkat kelurahan.
Inovasi Layanan berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menjadi tanggung jawab Service Point sampai tingkat kelurahan, merupakan satu-satunya dan pertama yang dilakukan Perangkat Daerah DPMPTSP di Indonesia” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Benni menerangkan hal ini telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanakan Penyelenggaraan Pengelolaan Penanaman Modal di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kepada Unit Pengelola (UP) PMPTSP tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan pihaknya juga telah melakukan penajaman pengendalian penanaman modal berupa mitigasi ulang potensi investasi masing-masing sektor pada setiap wilayah.

Menyusun beberapa insentif dan disinsentif Penanaman Modal sebagai upaya meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta serta melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait sinkronisasi realisasi investasi dan proyek –proyek potensial yang perlu dimonitor agar taat dalam melaporkan LKPM,” papar Benni.

Sementara dalam masa penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), Benni memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan tetap berjalan dengan baik. Para investor yang ingin melakukan pengajuan izin/nonizin dapat memanfaatkan inovasi layanan daring yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi JakEVO http://jakevo.jakarta.go.id

Selain itu investor juga dapat memanfaatkan layanan asistensi pengurusan izin dan nonizin oleh Petugas Penyuluh Izin/Nonizin DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, mulai dari pengajuan berkas permohonan sampai dengan penerbitan dokumen izin/nonizin.

Optimalisasi layanan daring merupakan salah satu ikhtiar kami untuk meningkatkan realisasi investasi di Jakarta sekaligus meyakinkan kepada investor bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki fitur- fitur yang memungkinkan mereka untuk mengurus perizinan/nonperizinan #BisaDariRumah,” ujar Benni.

Pemprov. DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan sertifikasi elektronik (Certification Authority) terhadap output izin dan nonizin guna memastikan pertukaran informasi yang efisien dan aman.

Bahkan pemohon dapat berkonsultasi melalui percakapan daring dan bertatap muka secara real time dengan petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui fitur Live Chat dan Video Call pada website http://pelayanan.jakarta.go.id.” ujar Benni.

Pembayaran Retribusi perizinan tertentu dilakukan #BisaDariRumah dengan terlebih dahulu petugas mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang disampaikan kepada pemohon. Kemudian pemohon dapat melakukan pembayaran #BisaDariRumah dengan memanfaatkan pembayaran daring yang berlaku pada sistem perbankan Bank DKI melalui JakOne Mobile atau Aplikasi Tokopedia

Kampanye Publik #BisaDariRumah yang terus digencarkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta membuahkan hasil, tercatat sebanyak 57.836 pemohon yang mengajukan perizinan dan nonperizinan secara daring selama kurun waktu lima pekan masa Tanggap Darurat Covid-19.

“Berdasarkan database DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta periode 19 Maret sampai 6 Mei 2020, tercatat 57.836 permohonan perizinan dan nonperizinan berhasil diajukan,” ujar Benni. 

Dari jumlah permohonan tersebut sebanyak 37.851 izin/nonizin diterbitkan, 12.125 permohonan ditolak dan 7.860 permohonan masih dalam proses. 

Sebagian besar permohonan ditolak dikarenakan persyaratan perizinan/nonperizinan yang belum dan/atau kurang dilengkapi oleh pemohon.

 Untuk itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mengimbau bagi pemohon perizinan/nonperizinan terlebih dahulu mempelajari persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, definisi dan biaya retribusi pada website http://pelayanan.jakarta.go.id sebelum mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan secara daring pada website http://jakevo.jakarta.go.id.

“Kami sudah merampungkan mekanisme pelaksanaan peninjauan lapangan dengan mengacu pada protokol pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid -19, Inshaallah Bulan Mei ini sudah bisa dilaksanakan oleh seluruh Petugas Teknis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,” ujar Benni. 

Sumber :
https://investor.id/business/pma-di-dki-tertinggi-karena-upaya-peningkatan-realisasi-investasi









Author


Avatar

dpmptsp Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh